Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mubarok: Publik Tak Lihat Gagasan Jokowi, Cuma Lihat "Blusukan"-nya

Kompas.com - 21/03/2014, 17:07 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Ahmad Mubarok menilai, tingginya elektabilitas bakal calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Joko Widodo alias Jokowi hanya karena aksi "blusukan"-nya. Mubarok sama sekali tidak melihat gagasan yang dimiliki Gubernur DKI Jakarta itu.

Hal tersebut disampaikan Mubarok saat ditanya apakah ke-11 peserta Konvensi Demokrat siap beradu gagasan dengan Jokowi. Menurut Mubarok, mereka siap saja diadu gagasannya. Justru, dia khawatir Jokowi yang belum siap karena terlalu sibuk dengan "blusukan"-nya.

"Sebenarnya peserta konvensi siap saja, cuma publik kita ini kan tidak melihat gagasan Jokowi. Publik lihat 'blusukan'-nya karena dia selalu 'blusukan'. Itulah politik kita, belum cerdas," kata Mubarok di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (21/3/2014).

Mubarok mengatakan, dengan pencapresan Jokowi ini, Demokrat tidak akan mengubah strategi untuk menghadapi pemilu legislatif maupun pemilu presiden. Dia tidak mau Demokrat seperti Gerindra yang tiba-tiba berniat mengusung Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad sebagai cawapres mendampingi Prabowo Subianto.

"Itu kan manuver politik saja, kita tidak mau ikut-ikutan seperti itu," katanya.

Lagipula, lanjut dia, Jokowi belum tentu menang pada pemilihan presiden 2014 mendatang. Meski berbagai hasil survei menunjukkan Jokowi selalu berada di urutan teratas, kata dia, semua itu bisa berubah.

"Politik itu kan dinamis. Politik tidak bisa dipastikan seperti itu," pungkas Mubarok.

Berdasarkan hasil survei berbagai lembaga survei, elektabilitas Jokowi selalu teratas, relatif jauh dari 11 peserta Konvensi Demokrat. Semenjak ditetapkan sebagai bakal capres PDIP, Jokowi mendapat serangan dari berbagai pihak, terutama lawan politiknya. Banyak pula yang mendukung.

Kepastian pencapresan masih menunggu hasil Pileg lantaran ada syarat ambang batas pengusungan capres-cawapres di UU Pilpres. Jika tidak memenuhi syarat, parpol mesti berkoalisi. Beberapa elite Demokrat menyatakan Demokrat ingin berkoalisi dengan PDIP.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 17 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 17 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Putusan MK Diketok 2011, Kenapa DPR Baru Revisi UU Kementerian Negara Sekarang?

Putusan MK Diketok 2011, Kenapa DPR Baru Revisi UU Kementerian Negara Sekarang?

Nasional
Indikator Politik: 90,4 Persen Pemudik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik Lebaran Tahun Ini

Indikator Politik: 90,4 Persen Pemudik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik Lebaran Tahun Ini

Nasional
Di Sidang Tol MBZ, Pejabat Waskita Mengaku Bikin Proyek Fiktif untuk Penuhi Permintaan BPK Rp 10 Miliar

Di Sidang Tol MBZ, Pejabat Waskita Mengaku Bikin Proyek Fiktif untuk Penuhi Permintaan BPK Rp 10 Miliar

Nasional
Tiba-tiba Hampiri Jokowi, ASN di Konawe Adukan Soal Gaji yang Ditahan Selama 6 Tahun

Tiba-tiba Hampiri Jokowi, ASN di Konawe Adukan Soal Gaji yang Ditahan Selama 6 Tahun

Nasional
TKN Sebut Jokowi Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung: Beliau Akan Beri Nasihat Kapan pun Prabowo Minta

TKN Sebut Jokowi Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung: Beliau Akan Beri Nasihat Kapan pun Prabowo Minta

Nasional
ASN yang Tiba-Tiba Hampiri Jokowi di Konawe Ingin Mengadu Soal Status Kepegawaian

ASN yang Tiba-Tiba Hampiri Jokowi di Konawe Ingin Mengadu Soal Status Kepegawaian

Nasional
Khofifah Sebut Jokowi Minta Forum Rektor Bahas Percepatan Indonesia Emas 2045

Khofifah Sebut Jokowi Minta Forum Rektor Bahas Percepatan Indonesia Emas 2045

Nasional
Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Pangan bagi Masyarakat di Kolaka Utara

Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Pangan bagi Masyarakat di Kolaka Utara

Nasional
Ditanya Bakal Ikut Seleksi Capim KPK, Nawawi: Dijawab Enggak Ya?

Ditanya Bakal Ikut Seleksi Capim KPK, Nawawi: Dijawab Enggak Ya?

Nasional
Soal Revisi UU MK, Pengamat: Rapat Diam-diam adalah Siasat DPR Mengecoh Publik

Soal Revisi UU MK, Pengamat: Rapat Diam-diam adalah Siasat DPR Mengecoh Publik

Nasional
Pertamina Gandeng JCCP untuk Hadapi Tantangan Transisi Energi

Pertamina Gandeng JCCP untuk Hadapi Tantangan Transisi Energi

Nasional
Imbas Kecelakaan di Subang, Muhadjir: Jangan Menyewa Bus Kecuali Betul-betul Bisa Dipercaya

Imbas Kecelakaan di Subang, Muhadjir: Jangan Menyewa Bus Kecuali Betul-betul Bisa Dipercaya

Nasional
Antisipasi Rumor, Fahira Idris Minta Penyelenggara dan Legislator Klarifikasi Penerapan KRIS secara Komprehensif

Antisipasi Rumor, Fahira Idris Minta Penyelenggara dan Legislator Klarifikasi Penerapan KRIS secara Komprehensif

Nasional
Kenaikan Beras Tak Setinggi Negara Lain, Jokowi: Patut Disyukuri Lho...

Kenaikan Beras Tak Setinggi Negara Lain, Jokowi: Patut Disyukuri Lho...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com