Golkar: Partai Besar Juga Galau Ada "Presidential Threshold"

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Hajriyanto Y Thohari mengatakan, tak hanya partai kecil dan menengah yang merasa dirugikan dengan adanya ambang batas pencalonan presiden (presidential treshold) dalam UU tentang Pemilu Presiden. Partai besar, menurut Hajriyanto, juga mengalami hal serupa.

"Memang itu (presidential treshold) sepertinya menguntungkan partai besar, sehingga partai besar bisa mudah mengusung presiden dan partai kecil akan kesusahan. Padahal, partai besar juga galau kalau ada presidential treshold," kata Hajriyanto di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (21/3/2014).

Hajriyanto mengatakan, di era multi partai seperti ini, suara rakyat pasti akan terpecah belah. Rakyat, kata dia, akan memiliki banyak pilihan sehingga partai besar juga mengalami kesulitan.

"Partai besar juga senang kalau mereka bisa mengajukan capres dan cawapres sendiri. Di zaman multi partai seperti ini tidak mudah, rakyat sudah pintar dan cerdas, informasi dan komunikasi sudah maju," kata Wakil Ketua MPR itu.

"Melihat penyebaran suara secara luas, hitungannya kan tidak mungkin ada partai yang tidak dapat suara. Bisa dipastikan paling nanti hanya ada tiga pasangan capres-cawapres," tambahnya.

Ia menambahkan, definisi partai besar, menengah dan kecil adalah hal yang sangat relatif. Pasalnya, definisi itu diberikan kepada partai dengan melihat perolehan kursinya di Parlemen pada pemilu legislatif 2009.

"Jadi kalau dikatakan partai besar itu kan 2009, bukan 2014. Sudah berselang lima tahun kan bisa berubah," pungkasnya.

Seperti diberitakan, Mahkamah Konstitusi menolak gugatan pakar hukum tata negara Yusril Izha Mahendra terkait dengan ketentuan ambang batas pencalonan presiden dalam UU tentang Pemilu Presiden dan pelaksanaan pemilu serentak pada 2019. Terhadap dua gugatan tersebut, MK berpegang pada putusan sebelumnya.

MK memutuskan bahwa pemilu serentak tetap dilangsungkan pada 2019 dan ambang batas pencalonan presiden diserahkan kepada pembentuk UU sebagai kebijakan hukum yang terbuka.

Dengan demikian, persyaratan untuk partai politik atau gabungan partai politik dalam mengajukan pasangan capres dan cawapres pada pemilu presiden 9 Juli 2014 tetap harus memperoleh minimal 20 persen kursi DPR atau mendapat suara sah secara nasional 25 persen dalam pemilu legislatif 9 April 2014.

Sebelumnya, MK mengabulkan permohonan akademisi Effendi Ghazali yang pada dasarnya pemilu serentak (legislatif dan presiden) sesuai dengan original intent para pembuat UUD atau sering disebut pemilu lima kotak. Demikian pula dengan permintaan Yusril untuk menghapus syarat ambang batas pencalonan presiden/wakil presiden, MK juga kembali mengutip putusan sebelumnya.