Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Sebut Penanggulangan Bencana Asap di Riau Tak Efektif

Kompas.com - 14/03/2014, 16:33 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengkritik cara penanggulangan bencana asap di Riau, yang disebutnya tidak efektif. Presiden juga mempertanyakan kesiapan pemerintah daerah Riau untuk mengatasi kebakaran hutan yang selalu terjadi di wilatah itu.

"Ini terjadi lagi, Riau lagi, dan saya tahu bahwa ini disebabkan oleh kesalahan kita sendiri. Sebagian dari saudara-saudara kita di Riau kembali melakukan pembakaran di atas ladang-ladang yang ada," ujar Presiden dalam teleconference dari Polda Jawa Tengah kepada peserta rapat teleconference di Mabes Polri dan Polda Riau, Jumat (14/3/2014) siang.

Presiden mengatakan, penyebab utama bencana asap di Riau bukanlah cuaca ekstrem, melainkan pembakaran. Presiden menyebutkan, hal itu seharusnya bisa dicegah. "Negara ini ada pejabat presiden, menteri, gubernur, bupati, wali kota, dan camat. Mestinya bisa dilakukan pencegahan supaya tidak terulang," kata Presiden.

Presiden mengetahui bahwa Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bekerja terus menerus untuk menanggulangi kebakaran hutan tersebut. Demikian pula dengan Pemda Riau, TNI, dan Polri yang bekerja tak kalah kerasnya. Namun, karena skala kebesaran itu besar, Presiden menyatakan bahwa upaya pemadaman, termasuk dengan water bombing, belum berhasil.

Tahun lalu, lanjutnya, adalah pelajaran terbaik dalam upaya mengatasi krisis asap. Presiden menuturkan, ketika itu hampir satu brigade TNI atau 3.000-5.000 personel dengan segala peralatan yang ada bisa menyelesaikan krisis asap dalam waktu 12 hari. "Jadi sebenarnya bukan hal baru bagi Riau dan Pemda Riau, bagi masyarakat Riau atau kita secara nasional. Tapi saya melihat, terus terang kita tidak efektif benar dalam menangani ini semua, sehingga akhirnya membesar dan dalam skala yang kita hadapai saat ini," kata Presiden.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 17 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 17 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Putusan MK Diketok 2011, Kenapa DPR Baru Revisi UU Kementerian Negara Sekarang?

Putusan MK Diketok 2011, Kenapa DPR Baru Revisi UU Kementerian Negara Sekarang?

Nasional
Indikator Politik: 90,4 Persen Pemudik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik Lebaran Tahun Ini

Indikator Politik: 90,4 Persen Pemudik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik Lebaran Tahun Ini

Nasional
Di Sidang Tol MBZ, Pejabat Waskita Mengaku Bikin Proyek Fiktif untuk Penuhi Permintaan BPK Rp 10 Miliar

Di Sidang Tol MBZ, Pejabat Waskita Mengaku Bikin Proyek Fiktif untuk Penuhi Permintaan BPK Rp 10 Miliar

Nasional
Tiba-tiba Hampiri Jokowi, ASN di Konawe Adukan Soal Gaji yang Ditahan Selama 6 Tahun

Tiba-tiba Hampiri Jokowi, ASN di Konawe Adukan Soal Gaji yang Ditahan Selama 6 Tahun

Nasional
TKN Sebut Jokowi Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung: Beliau Akan Beri Nasihat Kapan pun Prabowo Minta

TKN Sebut Jokowi Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung: Beliau Akan Beri Nasihat Kapan pun Prabowo Minta

Nasional
ASN yang Tiba-Tiba Hampiri Jokowi di Konawe Ingin Mengadu Soal Status Kepegawaian

ASN yang Tiba-Tiba Hampiri Jokowi di Konawe Ingin Mengadu Soal Status Kepegawaian

Nasional
Khofifah Sebut Jokowi Minta Forum Rektor Bahas Percepatan Indonesia Emas 2045

Khofifah Sebut Jokowi Minta Forum Rektor Bahas Percepatan Indonesia Emas 2045

Nasional
Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Pangan bagi Masyarakat di Kolaka Utara

Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Pangan bagi Masyarakat di Kolaka Utara

Nasional
Ditanya Bakal Ikut Seleksi Capim KPK, Nawawi: Dijawab Enggak Ya?

Ditanya Bakal Ikut Seleksi Capim KPK, Nawawi: Dijawab Enggak Ya?

Nasional
Soal Revisi UU MK, Pengamat: Rapat Diam-diam adalah Siasat DPR Mengecoh Publik

Soal Revisi UU MK, Pengamat: Rapat Diam-diam adalah Siasat DPR Mengecoh Publik

Nasional
Pertamina Gandeng JCCP untuk Hadapi Tantangan Transisi Energi

Pertamina Gandeng JCCP untuk Hadapi Tantangan Transisi Energi

Nasional
Imbas Kecelakaan di Subang, Muhadjir: Jangan Menyewa Bus Kecuali Betul-betul Bisa Dipercaya

Imbas Kecelakaan di Subang, Muhadjir: Jangan Menyewa Bus Kecuali Betul-betul Bisa Dipercaya

Nasional
Antisipasi Rumor, Fahira Idris Minta Penyelenggara dan Legislator Klarifikasi Penerapan KRIS secara Komprehensif

Antisipasi Rumor, Fahira Idris Minta Penyelenggara dan Legislator Klarifikasi Penerapan KRIS secara Komprehensif

Nasional
Kenaikan Beras Tak Setinggi Negara Lain, Jokowi: Patut Disyukuri Lho...

Kenaikan Beras Tak Setinggi Negara Lain, Jokowi: Patut Disyukuri Lho...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com