Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Elite Demokrat: SBY, Mantan Jenderal yang Lebih Sipil dari Orang Sipil

Kompas.com - 11/03/2014, 16:29 WIB
Rahmat Fiansyah

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan Partai Demokrat Ulil Abshar Abdalla menilai bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) merupakan pemimpin yang berlatar belakang militer, tetapi bersikap sipil. Hal ini, kata dia, bisa dilihat dengan kebebasan rakyat mengkritik SBY.

"Selalu saya katakan, SBY itu background-nya militer, tapi attitude-nya lebih sipil dari orang sipil," kata Ulil saat diskusi di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Selasa (11/3/2014).

Menurut Ulil, di media sosial, seperti facebook dan twitter, banyak orang yang mem-bully SBY dengan menjadikannya bahan guyonan dan ledekan. Meskipun begitu, kata aktivis Jaringan Islam Liberal itu, sejauh ini belum pernah ada orang yang dihukum karena menghina presiden.

"Ya, mestinya orang bersikap sopan. Dia kan simbol negara. Harus dihormati," ucapnya.

"Begitu juga Ibu Ani (Ani Yudhoyono, Ibu Negara). Ibu Ani sering dikerjain, terus jadi berita, terus disampaikan (ke publik). Tidak pernah ada yang dipenjara karena mem-bully SBY dan Ibu Ani," sambungnya.

Menurut Ulil, masyarakat seharusnya mengapresiasi sikap demokratis SBY. Beberapa negara lain, kata dia, terus terseok-seok saat mengalami proses demokratisasi. Ketika ada perbedaan pandangan, negara lain menyelesaikannya dengan cara-cara yang non-demokratis.

Dia lalu memuji perkembangan demokrasi di Indonesia, terutama di era presiden SBY. Di Indonesia, lanjut Ulil, tidak pernah ada intervensi militer dalam politik karena masalah kerap kali diselesaikan dengan solusi yang diterima sebagian besar pihak.

"Demokrasi pasti akan membawa solusi, tapi solusinya lambat. Beda sama otokrasi. Dalam demokrasi, kita harus bernegosiasi karena masing-masing pihak memiliki kepentingan. Dan solusi didapat melalui diskusi yang sangat panjang," tandasnya.

Sebelumnya, SBY pernah mengaku bisa menerima kritikan lantaran terkadang membawa manfaat. Mengecam, menghujat, mencemooh, katanya, juga hak setiap orang. Dia menyebut sudah menerima ribuan kritik sejak menjadi Presiden pada 20 Oktober 2004. Namun, ia tidak bisa menerima jika difitnah.

"Saya menyadari kalau ada apa-apa SBY salah, SBY enggak benar, dikecam, disalahkan segala macam. Saya harus menerima keadaan seperti itu. Hanya satu yang saya sulit menerima, fitnah. Kalau saudara difitnah tentu sulit secara batiniah untuk menerima," kata Presiden saat perayaan HUT LKBN Antara ke-76 di Wisma Antara, Jakarta, Desember 2013.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PAN Lempar Kode soal Jatah Menteri, Demokrat: Prabowo yang Punya Hak Prerogatif

PAN Lempar Kode soal Jatah Menteri, Demokrat: Prabowo yang Punya Hak Prerogatif

Nasional
Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Nasional
Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Nasional
Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Nasional
Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Nasional
Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com