Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Teka-teki Capres PDI-P

Kompas.com - 10/03/2014, 06:27 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Bakal calon presiden Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) masih menjadi teka-teki yang membuat publik penasaran. Besarnya dorongan agar Joko Widodo diusung pada Pemilu Presiden 2014, misalnya, tak juga membuat partai ini tergesa-gesa mendeklarasikan figur yang akan dijadikan calon presidennya.

Penasaran publik antara lain terlihat pada Sabtu (8/3/2014). Dalam sebuah pertemuan, Barisan Relawan Jokowi Presiden 2014 (Bara-JP) mengajukan banyak pertanyaan pada Sabam Sirait, salah seorang pendiri PDI-P. Inti pertanyaan adalah ingin mendengar kepastian mengenai capres PDI-P, siapa orangnya dan kapan dideklarasikan.

Mendapat rentetan pertanyaan tersebut, Sabam selalu berusaha memberikan jawaban agar pembicaraan beralih fokus. Ketika terus "dicecar", Sabam akhirnya mencoba menjawab sesuai dengan substansi pertanyaan. Sebagai sesepuh PDI-P, Sabam mengerti betul dinamika yang terjadi di internal partainya.

Namun, untuk urusan bakal capres, ia tak ingin membeberkan banyak. Alasannya satu, Sabam ingin tunduk pada aturan partai yang memberikan kewenangan penuh kepada Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri untuk menentukan capres dengan mempertimbangkan kesiapan internal dan kondisi politik terkini.

"Saya enggak mudah berbicara karena saya pendiri PDI-P yang masih hidup. Saya harus patuh pada partai. Saya bisa mencoba mengira-ngira, tapi kalau untuk memastikan apa yang terjadi saya enggak bisa," kata Sabam.

Mendengar jawaban itu, penanya tak lantas puas. Mereka terus saja memberikan pertanyaan tentang siapa capres PDI-P dan kapan akan dideklarasikan. Sampai di satu sisi, Sabam tak dapat lagi menghindari pertanyaan.

Sabam pun akhirnya berjanji berencana menemui Megawati di rumahnya, Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, Senin (10/3/2014). Dia berjanji pula, pertanyaan publik akan dia sampaikan kepada Megawati. Dia pun berjanji membolehkan relawan Jokowi mendampingi, tetapi hanya sampai di depan rumah Megawati. "Kalian boleh ikut, tapi tunggu di luar," selorohnya.

Namun, saat dikonfirmasi Kompas.com, Minggu (9/3/2014) malam, Sabam mengaku kondisi kesehatannya sedang tidak fit. Ia mengatakan rencananya menemui Mega pada hari ini belum dapat dipastikan. "Saya sedang kurang sehat, kita lihat besok (Senin) ya. Kalau sudah sehat, saya telepon Mega, saya mau datang," ujarnya.

Secara pribadi, Sabam mengusulkan PDI-P mendeklarasikan capresnya sebelum pemilu legislatif digelar pada 9 April 2014. Ia tak secara gamblang mengakui mendukung Jokowi sebagai capres, tetapi Sabam mengatakan Indonesia akan lebih sejahtera dan berdaulat jika memiliki minimal tujuh pemimpin daerah seperti Jokowi dan Basuki Tjahaja Purnama.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua Umum Bara-JP, Sihol Manullang, yakin bahwa Megawati Soekarnoputri menampung semua aspirasi yang berkembang terkait nama-nama yang akan diusung menjadi capres. Atas dasar itu, dia pun tak ingin mendesak Megawati dan batal mendampingi Sabam yang berencana ke Jalan Teuku Umar.

"Kalau kami datang (mendampingi Sabam), kami khawatir akan diartikan mendesak. Padahal, kami tak ingin mengganggu, kami percaya Megawati sudah menyerap informasi yang berkembang," kata Sihol.

Menurut pengamat politik dari Universitas Indonesia, Boni Hargens, teka-teki bakal capres PDI-P lahir bukan tanpa sebab. Ia yakin nama Jokowi ada dalam skenario capres PDI-P. Hanya, keputusan dan waktu deklarasinya sengaja diulur untuk menjaga suasana politik tetap kondusif.

Boni menilai, praktik politik negatif akan terjadi jika PDI-P menentukan Jokowi sebagai capres pada waktu yang tidak tepat. Pasalnya, Jokowi merupakan figur potensial yang menduduki posisi teratas dari banyak hasil survei tentang capres.

Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) itu memprediksi PDI-P akan menang dalam pileg tahun ini. Perolehan suaranya akan tembus di atas 30 persen jika mendeklarasikan Jokowi sebagai capres sebelum pileg dan hanya akan memperoleh sekitar 23 persen jika deklarasi tersebut dilakukan setelah pileg.

"Teka-teki ini bukan tanpa dasar. Sekarang tergantung PDI-P lebih nyaman menang dengan angka berapa. Saya yakin Bu Mega akan cepat dan tepat mengambil keputusan," ujar Boni.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Nasional
Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Nasional
Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Nasional
Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Nasional
Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Nasional
Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Nasional
Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Nasional
Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Nasional
Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Nasional
Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Nasional
Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Nasional
745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

Nasional
Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Nasional
Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

Nasional
Pilkada 2024, TNI Siapkan Personel Cadangan dan Alutsista jika Situasi Mendesak

Pilkada 2024, TNI Siapkan Personel Cadangan dan Alutsista jika Situasi Mendesak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com