Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dahlan: KPK Dibutuhkan 5 Tahun Lagi

Kompas.com - 06/03/2014, 09:34 WIB


MAKASSAR, KOMPAS.com — Bakal calon presiden Dahlan Iskan menganggap Komisi Pemberantasan Korupsi hanya lembaga sementara. Hanya, menurut dia, keberadaan dan fungsi KPK masih dibutuhkan di Indonesia hingga lima tahun lagi.

"KPK memang lembaga sementara, tetapi dalam lima tahun ke depan Indonesia masih membutuhkan KPK seperti sekarang ini," kata Dahlan dalam Debat Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat di Makassar, Rabu (5/3/2014) malam, seperti dikutip dari Antara.

Dahlan manyampaikan rasa hormat atas kinerja KPK selama ini. Ia menilai bahwa penindakan KPK selalu berdasarkan pada bukti penerimaan aliran dana kepada para koruptor.

"KPK selama ini tidak memperkarakan orang yang tidak terima uang, bukan persoalan hanya kesalahan administrasi. Artinya KPK memang menindak orang yang terima uang," ujarnya.

Dahlan mengatakan, langkah tersebut tepat sebab banyak juga pengelola pemerintahan yang kurang baik dalam menyelenggarakan administrasi, tetapi tidak menerima aliran dana atau melakukan tindak korupsi.

"Demikian juga sebaliknya, banyak orang yang administrasinya baik, tetapi dia korup, dia terima uang haram," kata Menteri BUMN itu.

Dahlan meyakini bahwa tindakan korupsi sebetulnya cenderung dilakukan bukan berdasarkan kemiskinan, melainkan kerakusan. "Korupsi itu sifat rakus dasarnya, bukan karena miskin. Oleh karena itu, saya setuju kalau koruptor dimiskinkan semiskin-miskinnya," ujar dia.

Sementara itu, salah satu peserta Konvensi Capres Partai Demokrat lain, Sinyo Harry Sarundajang, mengatakan bahwa Indonesia saat ini belum mampu membangun sistem yang efektif mencegah aparat tidak korupsi atau menerima suap.

"Belum mampu Indonesia membangun sistem efektif untuk mencegah aparat tidak korupsi atau menerima suap dan sebagainya. Itu yang harus kita pecahkan," ujar Sinyo, yang juga menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Utara itu.

Ia juga menyarankan agar sikap antikorupsi harus dipupuk sejak usia dini sebagai langkah pencegahan tindakan pidana tersebut pada kemudian hari.

Penindakan dan pencegahan korupsi menjadi salah satu topik yang dibahas dalam debat antara 11 peserta Konvensi Capres Partai Demokrat di Makassar.

Dahlan dan Sinyo tergabung dalam debat sesi kedua bersama Ali Masykur Musa, Dino Patti Djalal, Endriartono Sutarto, dan Hayono Isman. Sementara di sesi pertama menampilkan debat antara Anies Baswedan, Gita Wirjawan, Pramono Edhie Wibowo, Irman Gusman, dan Marzuki Alie.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ketum KIM Segera Gelar Pertemuan Bahas Pilkada 2024

Ketum KIM Segera Gelar Pertemuan Bahas Pilkada 2024

Nasional
Pusat Data Nasional Diretas, Pemerintah Dinilai Kurang Peduli Keamanan Siber

Pusat Data Nasional Diretas, Pemerintah Dinilai Kurang Peduli Keamanan Siber

Nasional
Soal Isu Jadi Menlu Prabowo, Meutya Hafid: Hak Prerogatif Presiden Terpilih

Soal Isu Jadi Menlu Prabowo, Meutya Hafid: Hak Prerogatif Presiden Terpilih

Nasional
Benarkan Data Bais Diretas, Kapuspen: Server Dinonaktifkan untuk Penyelidikan

Benarkan Data Bais Diretas, Kapuspen: Server Dinonaktifkan untuk Penyelidikan

Nasional
1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online, PPATK: Agregat Deposit Sampai Rp 25 Miliar

1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online, PPATK: Agregat Deposit Sampai Rp 25 Miliar

Nasional
Kembali Satu Kubu di Pilkada Jakarta 2024, PKS dan Anies Dianggap Saling Ketergantungan

Kembali Satu Kubu di Pilkada Jakarta 2024, PKS dan Anies Dianggap Saling Ketergantungan

Nasional
PDI-P Gabung, Koalisi Anies Disebut Bisa Unggul pada Pilkada Jakarta

PDI-P Gabung, Koalisi Anies Disebut Bisa Unggul pada Pilkada Jakarta

Nasional
Personel Polri Ikuti Konferensi FBI Asia Pasifik di Vietnam, Bahas Penggunaan Kripto untuk Kejahatan

Personel Polri Ikuti Konferensi FBI Asia Pasifik di Vietnam, Bahas Penggunaan Kripto untuk Kejahatan

Nasional
Grace Natalie Sebut Kebijakan Fiskal Jokowi Akan Berlanjut di Pemerintahan Prabowo

Grace Natalie Sebut Kebijakan Fiskal Jokowi Akan Berlanjut di Pemerintahan Prabowo

Nasional
Jokowi Ungkap Alasan Pemerintah Pusat Selalu Cawe-cawe Untuk Perbaikan Jalan Daerah

Jokowi Ungkap Alasan Pemerintah Pusat Selalu Cawe-cawe Untuk Perbaikan Jalan Daerah

Nasional
Idrus Marham Bantah Koalisi Prabowo Ingin Jegal Anies di Pilkada Jakarta

Idrus Marham Bantah Koalisi Prabowo Ingin Jegal Anies di Pilkada Jakarta

Nasional
Jokowi Ungkap Kementan Akan Penuhi Kebutuhan Pompa untuk 7.600 Hektare Sawah di Kotawaringin Timur

Jokowi Ungkap Kementan Akan Penuhi Kebutuhan Pompa untuk 7.600 Hektare Sawah di Kotawaringin Timur

Nasional
Menko Polhukam Sebut TNI-Polri dan BIN Harus Sakti Jelang Pilkada

Menko Polhukam Sebut TNI-Polri dan BIN Harus Sakti Jelang Pilkada

Nasional
Soal Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Gerindra: Belum Memenuhi Kuota

Soal Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Gerindra: Belum Memenuhi Kuota

Nasional
KPK Komitmen Tuntaskan Perkara Eddy Hiariej

KPK Komitmen Tuntaskan Perkara Eddy Hiariej

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com