Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPR Akan Undang Semua Pihak Bahas Pemilihan Wakil Wali Kota Surabaya

Kompas.com - 21/02/2014, 14:15 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Dewan Perwakilan Rakyat akan mengundang semua pihak terkait untuk meminta penjelasan secara komprehensif mengenai penetapan Wisnu Sakti Buana sebagai Wakil Wali Kota Surabaya. Rencananya, Komisi II DPR akan menggelar rapat tersebut sebelum waktu reses pada 6 Maret 2014.

Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso mengatakan, dirinya akan segera membuat surat untuk Komisi II DPR, pihak Kementerian Dalam Negeri, Gubernur Jawa Timur, dan Ketua DPRD Kota Surabaya agar hadir dalam rapat tersebut. Ia berharap Komisi II dapat memfasilitasi pertemuan pada akhir Februari 2014.

"Segera saya teken suratnya. Kalau perlu Mendagri diundang sekalian," kata Priyo di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (21/2/2014).

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi II DPR Arif Wibowo menyambut baik rencana tersebut. Ia merasa masalah penetapan Wisnu sebagai Wakil Wali Kota Surabaya baru dapat berakhir setelah dikorek informasi detail dari semua pihak yang terkait.

"Kita bicarakan bersama untuk mendudukkan perkaranya supaya obyektif mengambil jalan keluarnya," kata politisi PDI Perjuangan itu.

Seperti diberitakan, keabsahan penetapan Wisnu sebagai Wakil Wali Kota Surabaya juga dipermasalahkan oleh Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. Risma telah mengadukan masalah itu pada pimpinan DPR. Ia juga berharap dapat menyampaikan hal tersebut pada Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Selain Risma, Ketua Panitia Pemilihan Wakil Wali Kota Surabaya Eddie Budi Prabowo juga menyatakan proses penetapan itu menyalahi prosedur dan diwarnai manipulasi. Semua argumentasinya telah ia sampaikan pada pimpinan DPR.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com