Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 20/02/2014, 13:57 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Artis Rebecca Reijman mengaku tidak terlibat kasus dugaan tindak pidana pencucian uang Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan. Rebecca telah diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi selama hampir empat jam sebagai saksi terkait penyidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang Wawan.

"Saya sudah klarifikasi sama KPK, saya enggak terkait sama kasus ini," kata Rebecca saat meninggalkan Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (20/2/2014).

Selebihnya, wanita kelahiran Den Haag, Belanda, ini enggan berkomentar. Dia langsung masuk ke mobil Pajero Sport hitam bernomor polisi B 79 DDM yang telah menjemputnya.

KPK memeriksa Rebecca karena dia diduga menerima aliran dana dari Wawan. Namun, Rebecca bungkam saat dikonfirmasi mengenai dugaan tersebut.

Seperti diberitakan sebelumnya, sejumlah artis disebut-sebut menerima aliran dana Wawan. Namun, baik KPK maupun Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), enggan mengungkapkan nama-nama artis tersebut. 

Sejauh ini, KPK baru memeriksa artis Jennifer Dunn dan menjadwalkan pemeriksaan model Catherine Wilson terkait kasus Wawan. Seusai diperiksa pekan lalu, Jennifer mengaku diberikan Toyota Vellfire oleh Wawan. Menurut pihak Jennifer, pemberian mobil itu merupakan bujukan agar dia mau bergabung dalam rumah produksi yang dimiliki Wawan dan rekan.

Sementara itu, Catherine Wilson belum memenuhi panggilan KPK. Surat panggilan pemeriksaan KPK pekan lalu yang ditujukan kepada Catherine salah alamat sehingga lembaga antikorupsi itu menjadwalkan ulang pemeriksaan Catherine pada Senin (24/2/2014) pekan depan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

Nasional
Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Nasional
“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com