Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PPATK Menduga Aliran Dana Wawan Melalui Perantara

Kompas.com - 13/02/2014, 13:08 WIB
Rahmat Fiansyah

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) M Yusuf mengatakan, PPATK melakukan penelusuran aliran dana adik Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, Tubagus Chaeri Wardhana alias Wawan, ke sejumlah pihak. Yusuf mengatakan, ada dugaan pemberian itu dilakukan melalui pihak ketiga sebagai perantara.

"Mereka (Komisi Pemberantasan Korupsi) sempat datang kepada kami untuk minta ditelusuri lagi ratusan rekening," kata Yusuf kepada wartawan di Jakarta, Kamis (13/2/2014).

Mengenai dugaan adanya pihak ketiga, menurut Yusuf, informasi itu baru diperoleh PPATK dari KPK. Dugaan ini muncul karena tidak terlacaknya waktu pengambilan dana dari rekening milik Wawan.

Ketika ditanya terkait dugaan aliran dana ke beberapa artis, Yusuf mengatakan, untuk sementara ini PPATK belum menemukannya.

"Tapi tidak tahu nanti, kan masih proses ini," ujarnya.

Sebelumnya, KPK telah menyita sejumlah mobil mewah yang dimiliki Wawan. Terakhir, KPK menyita satu unit mobil Toyota Vellfire dari kediaman artis Jennifer Dunn yang diduga terkait tindak pidana pencucian uang yang dilakukan Wawan. Terkait hal tersebut, Yusuf mengatakan, penelusuran tidak hanya berhenti pada mobil-mobil milik Wawan. Pihaknya akan menggunakan seluruh wewenang yang dimilikinya sesuai undang-undang untuk melacak aliran tersebut.

"Kami minta informasinya apakah itu penyedia jasa keuangan, termasuk dealer agen properti," kata Yusuf.

Jumlah mobil Wawan yang disita KPK 22 buah dan sebuah Harley Davidson. Beberapa di antaranya adalah mobil mewah bermerek Lamborghini, Ferrari, Bentley, dan Rolls-Royce.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com