Revisi UU MD3, BK Usul Kehadiran Anggota Dewan Minimal 25 Persen

JAKARTA, KOMPAS.com — Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat mengakui tingkat kehadiran anggota DPR saat ini kian memprihatinkan. BK DPR sudah mengajukan usulan diperketatnya aturan mengenai tingkat kehadiran yang selama ini dinilai longgar. Usulan itu akan masuk dalam pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

"Memang mendekati pileg, tingkat kehadiran anggota Dewan semakin memprihatinkan, baik di sidang komisi, maupun sidang panja. BK sudah maksimal menemui pimpinan fraksi, tapi tidak berubah. Memang masalahnya pada aturan yang longgar," ujar Wakil Ketua BK Siswono Yudo Husodo di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2014).

Politisi Partai Golkar itu menuturkan, di dalam Undang-Undang MD3 saat ini disebutkan bahwa jika anggota enam kali berturut-turut tidak hadir, tanpa keterangan, akan dikenai sanksi pemberhentian. Aturan ini dinilai kerap dimanfaatkan anggota Dewan.

"Misalnya, dia enggak masuk lima kali. Yang keenam, dia masuk, jadi dia enggak kena sanksi," ucapnya.

Lantaran longgarnya aturan yang ada di dalam UU MD3, BK baru menangani dua kasus terkait minimnya tingkat kehadiran anggota DPR. Satu orang dipecat dan satu orang lagi mendapat peringatan keras.

Mereka adalah mantan Ketua Fraksi Partai Gerindra Widjono Hardjanto yang dipecat karena selama dua bulan berturut-turut tidak hadir dan menjalankan tugas sebagai anggota DPR. Sementara satu orang lagi, yakni politisi PDI Perjuangan, Syukur Nababan yang dijatuhi sanksi peringatan keras.

Dengan kondisi itu, BK pun mengusulkan agar aturan kehadiran diperketat. BK mengajukan masukan tingkat kehadiran anggota Dewan minimal 25 persen dalam satu kali masa sidang.

"Jadi dilihat secara keseluruhan. Kalau kurang dari 25 persen, bisa langsung dipecat," kata Siswono.

Menurut Siswono, usulan BK masih diajukan dalam pembahasan RUU MD3 tingkat panitia khusus. "Nanti kita lihat apakah usulan 25 persen ini disepakati. Karena bisa saja diperdebatkan," imbuh Siswono.

Saat ini, pembahasan revisi UU MD3 baru dalam tahap pembentukan pimpinan Pansus. Pimpinan Pansus yang akhirnya terpilih, yakni Benny K Harman (Fraksi Partai Demokrat), Nurul Arifin (Fraksi Partai Golkar), Fahri Hamzah (Fraksi Partai Keadilan Sejahtera), dan Ahmad Yani (Fraksi Partai Persatuan Pembangunan).