Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Alasan Presiden Belum Tetapkan Sinabung Bencana Nasional

Kompas.com - 03/02/2014, 22:30 WIB


MAJALENGKA, KOMPAS.com
— Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terus mengikuti perkembangan situasi di Gunung Sinabung, Sumatera Utara, pascaerupsi yang menewaskan 15 orang pekan lalu.

"Presiden terus mendapatkan laporan dari Bapak Syamsul Maarif (Kepala BNBP). Hari ini dilaporkan erupsi Gunung Sinabung tetap berlanjut," kata Juru Bicara Presiden Julian A Pasha, di Majalengka, seperti dikutip dari Antara, Senin (3/2/2014), saat mendampingi Presiden Yudhoyono melakukan kunjungan kerja ke Jawa Barat.

Menurut laporan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), kata Julian, meskipun baru-baru ini ditemukan sejumlah kendaraan yang hangus, tetapi tidak ditemukan adanya korban jiwa tambahan, kecuali 15 korban yang telah ditemukan.

"Tadi dilaporkan bahwa upaya pencarian korban dihentikan sementara karena situasi yang kurang memungkinkan untuk lanjutan upaya pencarian," ujarnya.

Julian menyampaikan, Presiden turut berduka atas meninggalnya 15 orang akibat terkena awan panas Gunung Sinabung. Namun, Presiden juga meminta agar warga yang berada di pengungsian mengikuti arahan BNPB.

"Tetap waspada dan mengikuti petunjuk BNPB agar tidak mendekat atau kembali ke daerah yang masih dianggap sangat rawan terhadap erupsi," katanya.

Presiden, tambah Julian, juga telah memerintahkan Kepala BNPB untuk melakukan langkah-langkah penyelamatan korban dan melakukan penanganan sebagaimana yang telah menjadi tugas BNPB.

Pada kesempatan itu, Julian juga menjelaskan bahwa pemerintah belum menetapkan erupsi Gunung Sinabung sebagai darurat atau bencana nasional karena penanganan dari pemerintah daerah, dibantu pusat, masih berjalan.

"Kita bersama tahu bahwa kondisi dari pemerintahan, baik di tingkat Kabupaten Karo atau di Provinsi Sumatera Utara, masih berjalan. Yang penting adalah koordinasi pemerintah pusat dan daerah tetap berjalan baik," katanya.

Pada pekan lalu, awan panas Gunung Sinabung mengakibatkan 15 orang tewas. Ke-15 korban tersebut ditemukan berada di zona bahaya yang terlarang yang tidak boleh dimasuki warga.

Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) merekomendasikan radius 5 kilometer harus kosong dari aktivitas penduduk. Terdapat lima desa yang terletak di radius berbahaya sepanjang 3 - 3,5 kilometer, yaitu Desa Sukameriah, Bekerah, Simacem, Sigarang-garang, dan Sukanalu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Dinilai Tetap Akan Miliki Pengaruh pada Pilkada 2024, Gibran Akan 'All Out'

Jokowi Dinilai Tetap Akan Miliki Pengaruh pada Pilkada 2024, Gibran Akan "All Out"

Nasional
Duga Jadi Sasaran KPK, Megawati Dinilai Lempar Sinyal Sudah Tak Sejalan dengan Pemerintah

Duga Jadi Sasaran KPK, Megawati Dinilai Lempar Sinyal Sudah Tak Sejalan dengan Pemerintah

Nasional
Perayaan Tahun Baru Islam, Menag Berharap Jadi Inspirasi untuk Perbaikan Diri

Perayaan Tahun Baru Islam, Menag Berharap Jadi Inspirasi untuk Perbaikan Diri

Nasional
Kisruh Sirekap, Ketua Komisi II DPR  Usul Negara Siapkan Gawai untuk KPPS pada Pilkada 2024

Kisruh Sirekap, Ketua Komisi II DPR Usul Negara Siapkan Gawai untuk KPPS pada Pilkada 2024

Nasional
Kaesang Digadang-gadang Maju Pilkada Jakarta, Peneliti BRIN: Ini Bukan Kelas Berat Lawan Kelas Bulu...

Kaesang Digadang-gadang Maju Pilkada Jakarta, Peneliti BRIN: Ini Bukan Kelas Berat Lawan Kelas Bulu...

Nasional
Jelang Pilkada, Sirekap KPU Diminta Lebih Cerdas dan KPPS Bisa Koreksi Data

Jelang Pilkada, Sirekap KPU Diminta Lebih Cerdas dan KPPS Bisa Koreksi Data

Nasional
Kapolda Sumbar Dinilai Tak Terima Kritik Terkait Kasus Kematian Afif Maulana

Kapolda Sumbar Dinilai Tak Terima Kritik Terkait Kasus Kematian Afif Maulana

Nasional
DPR: Jika KPU Gagal Jelaskan soal Sirekap, Tak Usah Pakai di Pilkada

DPR: Jika KPU Gagal Jelaskan soal Sirekap, Tak Usah Pakai di Pilkada

Nasional
DPR Bakal Panggil KPU Bahas Evaluasi Sirekap Jelang Pilkada 2024

DPR Bakal Panggil KPU Bahas Evaluasi Sirekap Jelang Pilkada 2024

Nasional
Sentil Kaesang, Peneliti BRIN: Karier Itu Tak Bisa Lompat, Pak Jokowi Saja Mulai dari Solo Dulu

Sentil Kaesang, Peneliti BRIN: Karier Itu Tak Bisa Lompat, Pak Jokowi Saja Mulai dari Solo Dulu

Nasional
Mencari Demokrasi Indonesia

Mencari Demokrasi Indonesia

Nasional
Jadwal Kegiatan Paus Fransiskus Saat Berkunjung ke Indonesia

Jadwal Kegiatan Paus Fransiskus Saat Berkunjung ke Indonesia

Nasional
SYL Bacakan Pleidoi: Menangis, Minta Dibebaskan hingga Putar Video Arahan Jokowi

SYL Bacakan Pleidoi: Menangis, Minta Dibebaskan hingga Putar Video Arahan Jokowi

Nasional
Pihak SYL Ingin Pejabat Kementan Jadi Tersangka Suap, Jaksa KPK: Pengakuan Adanya Korupsi

Pihak SYL Ingin Pejabat Kementan Jadi Tersangka Suap, Jaksa KPK: Pengakuan Adanya Korupsi

Nasional
Klarifikasi soal Jokowi Sodorkan Kaesang, Sekjen PKS: Bukan Menyerang Pribadi atau Pihak Tertentu

Klarifikasi soal Jokowi Sodorkan Kaesang, Sekjen PKS: Bukan Menyerang Pribadi atau Pihak Tertentu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com