Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nisa Minta Jatah, Akil Naikkan Tarif Jadi Rp 9 Miliar

Kompas.com - 30/01/2014, 17:01 WIB
Dian Maharani

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Akil Mochtar, membenarkan politisi Partai Golkar Chairun Nisa meminta bagian dari Rp 3 miliar yang akan diberikan oleh Bupati Gunung Mas terpilih Hambit Bintih. Namun, Akil menolak dan menaikkan permintaan jadi Rp 9 miliar jika Nisa juga ingin mendapat bagian dari suap pengurusan sengketa hasil Pilkada Gunung Mas.

"Kalau mau satu sama dia (Nisa), saya minta Rp 9 miliar. Kan, dia minta bagi dua, dia sebagian, saya sebagian, ya Rp 9 miliar," kata Akil saat bersaksi dalam sidang kasus dugaan suap pengurusan sengketa Pilkada Gunung Mas di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (30/1/2014).

Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menegaskan pernyataan Akil bahwa nantinya masing-masing mendapat Rp 4,5 miliar.

"Kalau bagi dua, kan jadi masing-masing Rp 4,5 (miliar)?" tanya Jaksa.

"Iya," jawab Akil.

Sementara itu, Nisa mengaku hanya bercanda ketika meminta uang tersebut agar dibagi dua dengannya. Nisa juga mengaku tak pernah menyebut jumlah uang yang diminta kepada Akil.

"Saya hanya bercanda, Pak. Tidak mengatakan dibagi dua atau apa. SMS saya bercanda. Saya tidak mungkin meminta sesuatu, saya hanya membantu," kata Nisa dalam persidangan pekan lalu.

Negosiasi uang yang harus diberikan Hambit kepada Akil memang melalui Nisa. Uang itu agar Akil memutuskan keberatan hasil Pilkada Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, ditolak. Dengan demikian, pemenangan Hambit dan pasangannya, Arton S Dojong, sesuai keputusan KPUD tetap dinyatakan sah.

Akhirnya, disepakati pemberian uang untuk Akil sebesar Rp 3 miliar. Jumlah tersebut sesuai permintaan Akil. Di samping itu, Nisa sendiri telah menerima uang Rp 75 juta dari Hambit.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com