Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gerindra: Presiden ke Daerah, Satu Jam Dinas, Seharian Urus Partai

Kompas.com - 20/01/2014, 12:26 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Kegiatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang juga Ketua Umum DPP Partai Demokrat yang bertemu dengan sejumlah kader Partai Demokrat di Bali, Minggu (20/1/2014), dinilai tidak etis. Pasalnya, SBY memanfaatkan fasilitas negara untuk kepentingan partai sebelum melaksanakan kegiatan pemerintahan.

"Ini masalahnya tidak etis karena memanfaatkan fasilitas negara. Namun, dari sisi peraturan, SBY memang tidak melanggar apa pun," kata anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, Martin Hutabarat, di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (20/1/2014).

Martin mengatakan, sudah menjadi rahasia umum saat presiden atau para menteri berkunjung ke daerah, mereka juga mengurus partai. Kegiatan partai bisa lebih lama dibanding dengan tugas pemerintahan.

"Biasanya presiden dan menteri, acara dinasnya cuma 1 jam, urus partainya bisa seharian," kata anggota Komisi III DPR itu.

Dengan kondisi itu, Martin mengusulkan perlunya undang-undang yang mengatur tentang kelembagaan kepresidenan. Undang-undang itu, lanjutnya, bisa untuk mengatur pemisahan hak dan wewenang saat berperan sebagai kepala negara atau kepala pemerintahan dengan pimpinan partai.

"Undang-undang tentang kepresidenan ini mendesak. Bagaimana membuat agar ada aturan yang bisa membatasi kehadiran pejabat tidak diselewengkan karena ke depan, di tahun pemilu, akan semakin banyak (memanfaatkan fasilitas negara)," pungkas Martin.

Seperti diberitakan, SBY bertolak ke Bali membuka acara temu kader Partai Demokrat seluruh Bali-Nusa Tenggara yang digelar pada Minggu malam di Nusa Dua, Bali.

Pertemuan itu diikuti oleh 4.500 kader. Acara dibuka langsung oleh SBY selaku Ketua Umum DPP Partai Demokrat, didampingi istrinya, Ani Yudhoyono, dan putranya, Edhie Baskoro Yudhoyono yang menjabat Sekretaris Jenderal Partai Demokrat.

Sejumlah petinggi Partai Demokrat yang duduk dalam jajaran Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II, seperti Jero Wacik (Menteri ESDM), Syarief Hasan (Menkop dan UKM), serta Amir Syamsudin (Menkumham), turut hadir dalam pertemuan itu.

Pagi ini, SBY melakukan kegiatan sebagai Presiden, yakni membuka Musyawarah Nasional XIII Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) di Sanur, Bali.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Nasional
TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

Nasional
Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
 Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Nasional
Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Nasional
RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

Nasional
 Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Nasional
Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Nasional
Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic', Jokowi: Benar Dong

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic", Jokowi: Benar Dong

Nasional
Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Nasional
Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Nasional
Ditanya soal Ikut Dorong Pertemuan Megawati-Prabowo, Jokowi Tersenyum lalu Tertawa

Ditanya soal Ikut Dorong Pertemuan Megawati-Prabowo, Jokowi Tersenyum lalu Tertawa

Nasional
Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

Nasional
Kuota Haji Terpenuhi, Kemenag Minta Masyarakat Tak Tertipu Tawaran Visa Non-haji

Kuota Haji Terpenuhi, Kemenag Minta Masyarakat Tak Tertipu Tawaran Visa Non-haji

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com