Penyelenggara dan Peserta Pemilu Diminta Buat Pakta Integritas

"Cipayung Plus menuntut kepada penyelenggara pemilu dan peserta pemilu untuk melakukan pakta integritas demi terciptanya pemilu yang demokratis dan berkualitas," ujar Ketua Umum Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Addin Jauharudin saat menyampaikan Petisi 9 Cipayung Plus, Kamis (16/1/2014) di Gedung KPU, Jakarta Pusat.

Dia mengatakan, jika pakta integritas tersebut tidak dilaksanakan, pihaknya akan mengambil langkah hukum. Ia tidak menjelaskan langkah hukum yang dimaksudnya. Adin menuturkan, pihaknya juga meminta seluruh peserta pemilu menghentikan praktik politik uang.

"Kami minta peserta pemilu juga berkomitmen atas janji politiknya dan menaati serta melaksanakan seluruh peraturan pemilu secara konsisten," ujarnya.

Ia juga meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk memantau sumber, penggunaan dan pelaporan dana kampanye peserta pemilu. Tujuannya, kata dia, untuk mencegah adanya pencucian uang dan tindak pidana korupsi di balik dana kampanye.

Cipayung Plus adalah organisasi gabungan dari sembilan organisasi mahasiswa. Selain PMII, bergabung juga Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), dan Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia (Hikmahbudhi).