Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Putuskan Pasangan Capres-Cawapres pada April 2014

Kompas.com - 05/01/2014, 07:57 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memastikan akan memutuskan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang akan diusung pada Pemilihan Presiden 2014 pada April mendatang. Saat ini, ada dua nama yang mencuat sebagai kandidat capres yaitu Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Tjahjo Kumolo di Jakarta, Minggu (5/1/2014).

"PDI Perjuangan akan memutuskan siapa yang diusung capres dan cawapres pada bulan April 2014 setelah pemilihan legislatif (pileg)," ujar Tjahjo.

KOMPAS.com/Indra Akuntono Sekjen DPP PDIP dan anggota Komisi I DPR Tjahjo Kumolo
Pasangan capres-cawapres ini, lanjut Tjahjo, akan diputuskan oleh Megawati sesuai keputusan Rakernas PDI Perjuangan. Megawati memiliki kewenangan penuh dalam memutuskan pasangan capres-cawapres dan momentum yang paling tepat untuk mendeklarasikan keduanya.

Tjahjo mengatakan, Megawati akan mencermati perkembangan atau dinamika politik nasional dan internasional pada tahun ini.

"Ibu Megawati tetap akan cermat dan hati-hati," ujar anggota Komisi I DPR tersebut.

Menurutnya, jika merujuk hasil berbagai lembaga survei, ada dua nama kader PDI Perjuangan yang masuk dinominasikan sebagai capres yaitu Megawati dan Jokowi.

"Perlu kesabaran revolusioner dalam mengambil keputusan yang tepat untuk bangsa Ini," kata Tjahjo.

Sebelumnya, sempat mengemuka tiga skenario yang disiapkan PDI Perjuangan untuk menghadapi pemilihan Presiden 2014. Ketiga skenario ini seluruhnya melibatkan nama Jokowi, yang selalu berada di posisi teratas dalam berbagai survei. Tiga skenario itu yakni PDI Perjuangan mengusung duet Megawati-Jokowi, jika berhasil meraup suara lebih dari 20 persen dan bisa maju sendiri tanpa koalisi.

Skenario kedua yakni dengan mengusung Jokowi sebagai capres dengan kader internal PDI Perjuangan. Skenario ketiga yakni dengan mengusung Jokowi sebagai capres dan wakilnya dari pihak eksternal. Dari kalangan eksternal ini, muncul pula usulan di internal partai berlambang banteng itu untuk mengusung Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sebagai calon wakil presiden.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Rivan A Purwantono Sebut Digitalisasi sebagai Instrumen Pendukung Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor

Rivan A Purwantono Sebut Digitalisasi sebagai Instrumen Pendukung Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor

Nasional
Jokowi Enggan Biayai Food Estate Pakai APBN Lagi

Jokowi Enggan Biayai Food Estate Pakai APBN Lagi

Nasional
Paus Fransiskus Dijadwalkan Bertemu Jokowi September, Ini Agendanya...

Paus Fransiskus Dijadwalkan Bertemu Jokowi September, Ini Agendanya...

Nasional
Kemenag Wajibkan ASN-nya Cegah Judi 'Online', Yang Bermain Kena Sanksi

Kemenag Wajibkan ASN-nya Cegah Judi "Online", Yang Bermain Kena Sanksi

Nasional
Ambulans Disetop Karena Rombongan Jokowi Lewat, Istana Minta Maaf

Ambulans Disetop Karena Rombongan Jokowi Lewat, Istana Minta Maaf

Nasional
Mutasi Polri, Brigjen Helfi Assegaf Jadi Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim

Mutasi Polri, Brigjen Helfi Assegaf Jadi Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim

Nasional
Muhammadiyah Tak Menolak Izin Kelola Tambang, Masih Lakukan Kajian

Muhammadiyah Tak Menolak Izin Kelola Tambang, Masih Lakukan Kajian

Nasional
Kantor Presiden di IKN Bisa Digunakan Jokowi Pada Juli

Kantor Presiden di IKN Bisa Digunakan Jokowi Pada Juli

Nasional
Data di 282 Layanan Kementerian/Lembaga Hilang Imbas Peretasan PDN, Hanya 44 yang Punya 'Back Up'

Data di 282 Layanan Kementerian/Lembaga Hilang Imbas Peretasan PDN, Hanya 44 yang Punya "Back Up"

Nasional
Bansos Presiden Pun Dikorupsi, Negara Rugi Rp 125 M

Bansos Presiden Pun Dikorupsi, Negara Rugi Rp 125 M

Nasional
Saat PPATK Ungkap 1.000 Lebih Anggota Dewan Main Judi Online

Saat PPATK Ungkap 1.000 Lebih Anggota Dewan Main Judi Online

Nasional
Hari Ini, Emirsyah Satar Jalani Sidang Tuntutan Pengadaan Pesawat di Maskapai Garuda

Hari Ini, Emirsyah Satar Jalani Sidang Tuntutan Pengadaan Pesawat di Maskapai Garuda

Nasional
Hari Ini, Sosok yang Ancam 'Buldozer' Kemenkominfo Jalani Sidang Vonis Perkara BTS 4G

Hari Ini, Sosok yang Ancam "Buldozer" Kemenkominfo Jalani Sidang Vonis Perkara BTS 4G

Nasional
Pakar IT Sebut Pemblokiran Tak Efektif Tuntaskan Persoalan Judi Online

Pakar IT Sebut Pemblokiran Tak Efektif Tuntaskan Persoalan Judi Online

Nasional
Basmi Judi Online: Urgen Penindakan, Bukan Pencegahan

Basmi Judi Online: Urgen Penindakan, Bukan Pencegahan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com