Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jelang Pemilu, Partai Koalisi Akan Semakin Cari Keuntungan Sendiri

Kompas.com - 27/12/2013, 08:59 WIB
Rahmat Fiansyah

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai-partai politik yang tergabung dalam koalisi pemerintah bersama Partai Demokrat diyakini akan semakin mencari keuntungan sendiri-sendiri menjelang pemilu. Fondasi koalisi itu sejak awal dinilai semata pragmatis tanpa daya rekat kuat.

"Terlebih menjelang pemilu, bisa saja mereka tak lagi sesuai dengan partai penguasa. Dengan cara ini, mereka berharap dilihat sebagai pihak yang kritis terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai tidak pro-rakyat," kata Ridho Himawan Hanafi dari Soegeng Sarjadi Syndicate, Kamis (26/12/2013) malam.

Ridho mengatakan, koalisi yang digalang Partai Demokrat tak punya kesamaan pandangan yang jelas untuk mendukung pemerintahan. Ke depan, ujar dia, koalisi tetap akan berjalan, tetapi suasananya akan semakin canggung.

Menurut Ridho, para anggota koalisi akan terus mencari celah mendapatkan simpati konstituen. "Mereka akan mencari momentum politik yang memberikan insentif bagi keuntungan elektoral masing-masing," ucapnya.

Seperti diberitakan, Juru Bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul mengungkapkan kekecewaan terhadap Partai Amanat Nasional dan Partai Kebangkitan Bangsa terkait Tim Pengawas Century. Kedua partai itu mengambil posisi berseberangan dengan Partai Demokrat saat penentuan perpanjangan masa kerja tim tersebut.

Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera juga mengambil posisi berseberangan dengan pemerintah soal Tim Pengawas Century. Hanya PPP, partai dalam koalisi pemerintah yang satu pandangan dengan Partai Demokrat saat pemungutan suara soal penentuan masa kerja tim itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menteri KKP: Lahan 'Idle' 78.000 Hektare di Pantura Bisa Produksi 4 Juta Ton Nila Salin Setiap Panen

Menteri KKP: Lahan "Idle" 78.000 Hektare di Pantura Bisa Produksi 4 Juta Ton Nila Salin Setiap Panen

Nasional
Istana Sebut Pansel Capim KPK Diumumkan Mei ini

Istana Sebut Pansel Capim KPK Diumumkan Mei ini

Nasional
Deret 9 Kapal Perang Koarmada II yang Dikerahkan dalam Latihan Operasi Laut Gabungan

Deret 9 Kapal Perang Koarmada II yang Dikerahkan dalam Latihan Operasi Laut Gabungan

Nasional
Jumlah Kementerian sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Era Megawati Paling Ramping

Jumlah Kementerian sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Era Megawati Paling Ramping

Nasional
Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektar Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektar Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

Nasional
Spesifikasi 2 Kapal Patroli Cepat Terbaru Milik TNI AL

Spesifikasi 2 Kapal Patroli Cepat Terbaru Milik TNI AL

Nasional
Jokowi Panen Ikan Nila Salin di Tambak Air Payau di Karawang

Jokowi Panen Ikan Nila Salin di Tambak Air Payau di Karawang

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum Caleg yang Mendebatnya

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum Caleg yang Mendebatnya

Nasional
Kejar Pemerataan Dokter Spesialis, Kemenkes Luncurkan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis RS Pendidikan

Kejar Pemerataan Dokter Spesialis, Kemenkes Luncurkan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis RS Pendidikan

Nasional
Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Nasional
Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Nasional
Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Nasional
Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Nasional
Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com