Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Karena Timwas Century, Demokrat Kecewa pada PAN

Kompas.com - 26/12/2013, 12:19 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara DPP Partai Demokrat Ruhut Sitompul kecewa dengan Partai Amanat Nasional (PAN) yang kerap tak sejalan dengan kebijakan pemerintah. Padahal, PAN merupakan anggota Sekretariat Gabungan yang berkoalisi bersama Demokrat dalam mengawal semua kebijakan pemerintah.

Ruhut menjelaskan, hal paling mengecewakan adalah saat Fraksi PAN di DPR menyetujui masa kerja Tim Pengawas DPR untuk Kasus Bank Century. Sikap PAN berseberangan dengan Demokrat yang meminta Timwas dibubarkan.

"Siapa yang mengira partai besan (PAN) tidak mendukung," kata Ruhut, dalam acara refleksi akhir tahun Partai Demokrat, di Jakarta, Kamis (26/12/2013).

Seperti diberitakan, masa tugas Timwas Century diperpanjang sampai 30 September 2014. Keputusan itu diambil melalui mekanisme votting dalam rapat paripurna DPR, Kamis (19/12/2013).

Dari hasil voting, suara pendukung Timwas berasal dari tujuh fraksi di DPR, di antaranya Hanura (9 suara), Gerindra (15 suara), PKB (18 suara), PAN (24 suara), PKS (39 suara), PDI Perjuangan (79 suara) dan Fraksi Golkar (65 suara). Total 248 suara. Sementara itu, suara yang mengusulkan Timwas dibubarkan atau diteruskan oleh komisi terkait berasal dari Fraksi PPP (26 suara), dan Fraksi Partai Demokrat (131 suara). Jumlahnya mencapai 157 suara.

Saat menyampaikan pandangan fraksi, Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) meminta Timwas tak diperpanjang. Kedua fraksi itu sepakat Timwas dibubarkan, dan pengawasan penegakan hukumnya diserahkan pada komisi-komisi terkait. Sementara itu, tujuh fraksi lainnya mengusulkan agar masa tugas Timwas Century diperpanjang sampai masa jabatan anggota DPR berakhir di 30 September 2014. Pada 1 Oktober 2014, anggota DPR di periode yang baru akan dilantik.

Dua dari tujuh fraksi yang mendukung masa tugas Timwas diperpanjang, yaitu PAN dan PKB, mengusulkan agar objek pengawasan Timwas tak hanya difokuskan pada kasus Century akan tetapi diperluas pada kasus perbankan dan keuangan lainnya. Alasannya, usulan ini dipercaya akan menciptakan keadilan dalam pengusutan suatu kasus dan tidak melupakan kasus lain karena terlalu sibuk menyoroti Century.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bandar Judi Online Belum Disentuh, Kriminolog: Apa Benar Aparat Terkontaminasi?

Bandar Judi Online Belum Disentuh, Kriminolog: Apa Benar Aparat Terkontaminasi?

Nasional
Banjir Rendam 3 Desa Dekat IKN di Penajam Paser Utara

Banjir Rendam 3 Desa Dekat IKN di Penajam Paser Utara

Nasional
DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi 'Online' ke MKD

DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi "Online" ke MKD

Nasional
Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

Nasional
PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

Nasional
Kasus Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Dituntut 5 Tahun 4 Bulan Penjara

Kasus Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Dituntut 5 Tahun 4 Bulan Penjara

Nasional
BSSN Akui Data Lama INAFIS Bocor, Polri Akan Lakukan Mitigasi

BSSN Akui Data Lama INAFIS Bocor, Polri Akan Lakukan Mitigasi

Nasional
Anies dan Ganjar Diprediksi Menolak jika Ditawari jadi Menteri Prabowo

Anies dan Ganjar Diprediksi Menolak jika Ditawari jadi Menteri Prabowo

Nasional
Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi 'Online'

Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi "Online"

Nasional
Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Nasional
Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Nasional
PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

Nasional
Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com