Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Keluarga Sulit Jenguk Atut, Pengacara Kritik KPK

Kompas.com - 24/12/2013, 17:47 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Pengacara Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, Firman Wijaya, mengeluhkan sulitnya pihak keluarga untuk menjenguk Atut. Menurutnya, untuk menjenguk Atut hari ini, dia harus mendapatkan izin dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Ini birokratis sekali. Masa keluarga harus minta izin sama KPK dulu sebelum menjenguk. Padahal, ibu sangat butuh dukungan keluarga," kata Firman seusai menjenguk Atut di Rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur, Selasa (24/12/2013).

Menurutnya, KPK semestinya jangan terlalu birokratis dalam menerapkan aturan tersebut. Pasalnya, Atut sudah ditahan di Rutan Pondok Bambu. KPK dinilai tidak punya kewenangan membatasi tamu yang dapat menjenguk Atut.

"Kalau di Rutan KPK, silakan pakai izin KPK. Ini kan sudah di Rutan Pondok Bambu, biarkan aturan di rutan yang berlaku. Toh kalau ada masalah, rutan pasti akan bertanggung jawab," jelasnya.

Ke depannya, Firman meminta KPK membuka akses lebih luas lagi bagi tamu Atut, apalagi jika penjenguk merupakan anggota keluarga. "Kami berharap KPK membuka akses lagi, terutama bagi keluarga karena bagaimanapun ibu butuh dukungan dari keluarga," tandas Firman.

Firman, bersama anak Atut, Andiara Aprilia Hikmat alias Dea, dan adik ipar Atut, Airin Rachmi Diany, mengunjungi Atut di Rutan Pondok Bambu hari ini, Selasa (24/12/2013). Mereka tiba di lokasi untuk menjenguk Atut sekitar pukul 10.15 WIB. Mereka menjenguk Atut sekitar dua jam.

Mereka datang dengan membawa satu kantong plastik berisi tempat makanan dan satu koper besar berwarna hitam. Koper besar tersebut dibawa oleh seorang lelaki yang merupakan staf keluarga Atut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi 'Online'

Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi "Online"

Nasional
Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Nasional
Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Nasional
PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

Nasional
Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Nasional
KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Belum Sentuh Bandar, Satgas Pemberantasan Judi Online Dianggap Mengecewakan

Belum Sentuh Bandar, Satgas Pemberantasan Judi Online Dianggap Mengecewakan

Nasional
Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

Nasional
KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Capai Rp 125 Miliar

KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Capai Rp 125 Miliar

Nasional
Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

Nasional
KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

Nasional
PPATK Catat Perputaran Dana terkait Pemilu 2024 Senilai Rp 80,1 T

PPATK Catat Perputaran Dana terkait Pemilu 2024 Senilai Rp 80,1 T

Nasional
Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

Nasional
KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

Nasional
PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com