Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bobroknya Atut Tak Bisa Dipisahkan dari Rano Karno

Kompas.com - 22/12/2013, 10:52 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Di saat kader PDIP lain hanya mengkritisi perkara yang melilit Gubernur Banten Ratu Atut Chosiya, termasuk "dinasti" yang dibangunnya di Banten, Ketua DPD PDIP Banten Ribka Tjiptaning berkata lain.

Ribka justru ikut juga mengkritis rekan separtainya Rano Karno yang adalah Wakil Gubernur Banten. Dia menilai, kebobrokan yang selama ini dilakukan Atut tidak bisa dipisahkan dari peran Rano. "Karena apapun mereka berdua," kata Ribka di Jakarta, Minggu (21/12/2013).

Sejak Januari tahun lalu, sebagai ketua DPD Banten, Ribka mengaku telah mencabut dukungan kepada Atut dan Rano. Menurutnya kepemimpinan keduanya tidak bermanfaat untuk rakyat Banten, maupun partai.

"Karena enggak usah jauh jauh, di Kota Serang sendiri kemiskinan makin naik, rumah sakit masih menolak pasien, sekolah-sekolah roboh, di Lebak masih banyak yang pakai jerami atapnya, kayak di Papua. Padahal enggak jauh dari Ibu Kota," cetus Ribka.

Ribka menambahkan, berdasarkan data Badan Pembangunan Nasional (Bapenas), Banten adalah provinsi nomor 3 termiskin se-Indonesia. Sementara gaya eksekutifnya luar biasa mewah.

"Harusnya kalau orang sudah direkomendadsi dari PDIP harus sadar bahwa PDIP itu partai wong cilik," sesalnya.

Ke depannya, menurut Ribka, Rano harus terus dikritisi. Dengan begitu, Rano bisa menjalankan pemerintahan Banten yang telah porak-poranda sepeninggalan Atut. "Meskipun dia enggak seneng dengan gaya saya mengkritisi. Mungkin DPP lain juga enggak seneng. Mungkin Ibu Ketua Umum juga kaget dengan gaya saya mengkritisi," cetus Ribka.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi: Kota Masa Depan Harus Ramah Pejalan Kaki, Disabilitas dan Perempuan

Jokowi: Kota Masa Depan Harus Ramah Pejalan Kaki, Disabilitas dan Perempuan

Nasional
Laporan BPK 2021: Ada Data Pensiunan Ganda di Tapera, Saldo Rp 3,3 M Jadi 6,6 M

Laporan BPK 2021: Ada Data Pensiunan Ganda di Tapera, Saldo Rp 3,3 M Jadi 6,6 M

Nasional
Ormas Keagamaan Kelola Tambang: Atur Pertanggungjawaban Kesalahan Pengelolaan

Ormas Keagamaan Kelola Tambang: Atur Pertanggungjawaban Kesalahan Pengelolaan

Nasional
Indonesia Usulkan Makan Siang Gratis jadi Program Satgas Global Melawan Kelaparan dan Kemiskinan

Indonesia Usulkan Makan Siang Gratis jadi Program Satgas Global Melawan Kelaparan dan Kemiskinan

Nasional
Laporan BPK 2021: Tapera Tak Kembalikan Uang Ratusan Ribu Peserta Senilai Rp 567 M

Laporan BPK 2021: Tapera Tak Kembalikan Uang Ratusan Ribu Peserta Senilai Rp 567 M

Nasional
Mundur sebagai Wakil Kepala Otorita IKN, Dhony Rahajoe Sampaikan Terima Kasih ke Jokowi

Mundur sebagai Wakil Kepala Otorita IKN, Dhony Rahajoe Sampaikan Terima Kasih ke Jokowi

Nasional
KPU Dianggap Bisa Masuk Jebakan Politik jika Ikuti Putusan MA

KPU Dianggap Bisa Masuk Jebakan Politik jika Ikuti Putusan MA

Nasional
Ketika Kepala-Wakil Kepala Otorita IKN Kompak Mengundurkan Diri ...

Ketika Kepala-Wakil Kepala Otorita IKN Kompak Mengundurkan Diri ...

Nasional
KPU Diharap Tak Ikuti Putusan MA Terkait Usia Calon Kepala Daerah

KPU Diharap Tak Ikuti Putusan MA Terkait Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
Adam Deni Hadapi Sidang Vonis Kasus Pencemaran Ahmad Sahroni Hari Ini

Adam Deni Hadapi Sidang Vonis Kasus Pencemaran Ahmad Sahroni Hari Ini

Nasional
Pentingnya Syarat Kompetensi Pencalonan Kepala Daerah

Pentingnya Syarat Kompetensi Pencalonan Kepala Daerah

Nasional
Nasihat SBY untuk Para Pemimpin Setelah 2014

Nasihat SBY untuk Para Pemimpin Setelah 2014

Nasional
Dulu Jokowi Tak Setujui Gibran Jadi Cawapres, Bagaimana dengan Kaesang pada Pilkada Jakarta?

Dulu Jokowi Tak Setujui Gibran Jadi Cawapres, Bagaimana dengan Kaesang pada Pilkada Jakarta?

Nasional
[POPULER JABODETABEK] Pedagang Pelat Mengaku Enggan Terima Pesanan Pelat Nomor Palsu | Warga Sebut Tapera Hanya Mempertimbangkan Kebutuhan Pemerintah

[POPULER JABODETABEK] Pedagang Pelat Mengaku Enggan Terima Pesanan Pelat Nomor Palsu | Warga Sebut Tapera Hanya Mempertimbangkan Kebutuhan Pemerintah

Nasional
[POPULER NASIONAL] Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur | Tugas Baru Budi Susantono dari Jokowi

[POPULER NASIONAL] Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur | Tugas Baru Budi Susantono dari Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com