Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Golkar Menduga Ada Partai Lain yang Manfaatkan Kasus Atut

Kompas.com - 20/12/2013, 13:51 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) DPP Partai Golkar Indra J Piliang mensinyalir ada partai lain yang sengaja memanfaatkan kasus yang menjerat Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah untuk kepentingan politik. Partai Golkar, menurutnya, merasa perlu untuk mengawasi proses hukum Atut di Komisi Pemberantasan Korupsi.

“Ya ada partai lainlah, kelihatan kan, kelihatan sekali mereka ingin, misalnya desakan untuk memundurkan diri, padahal mereka tidak meminta yang sama kepada Hambit Bintih untuk mundur sebagai Bupati Gunung Mas,” kata Indra di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (20/12/2013), saat mendampingi Atut diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan suap sengketa pemilihan kepala daerah di Lebak, Banten.

Hambit yang dimaksud Indra adalah Bupati Gunung Mas yang diusung PDI-P yang kini menjadi tersangka kasus dugaan suap sengketa Pilkada Gunung Mas. Kendati demikian, Indra meyakini bahwa kasus Atut tidak memengaruhi elektabilitas partainya.

“Hadapi saja, statement dibalas statement. Ini kan negara demokrasi. Dari mana pun pelurunya, kita akan hadapi,” kata Indra lagi.

KPK menetapkan Atut sebagai tersangka kasus dugaan suap sengketa Pilkada Lebak sejak 16 Desember 2013. KPK juga menemukan dua alat bukti yang cukup terkait korupsi dalam pengadaan alat kesehatan di Provinsi Banten.

Wakil Gubernur Banten Rano Karno menyatakan siap menggantikan posisi Atut. Kendati demikian, politikus PDI-P itu tetap meminta masyarakat menghormati mekanisme yang berlaku. Wakil Sekretaris Jenderal PDI-P Pramono Anung beberapa waktu lalu mengungkapkan bahwa Rano otomatis menggantikan Atut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pemerintah dan DPR Sepakat Bawa 26 RUU Kabupaten/Kota ke Rapat Paripurna

Pemerintah dan DPR Sepakat Bawa 26 RUU Kabupaten/Kota ke Rapat Paripurna

Nasional
Banyak Serangan Siber, TB Hasanuddin: Ini Kecelakaan atau Kebodohan Nasional?

Banyak Serangan Siber, TB Hasanuddin: Ini Kecelakaan atau Kebodohan Nasional?

Nasional
PAN Akan Gelar Rakernas, Siapkan Zulhas Jadi Ketua Umum Lagi

PAN Akan Gelar Rakernas, Siapkan Zulhas Jadi Ketua Umum Lagi

Nasional
DPR Heran Tak Ada 'Back Up' Data PDN yang Diserang, BSSN 'Lempar Bola' ke Kominfo

DPR Heran Tak Ada "Back Up" Data PDN yang Diserang, BSSN "Lempar Bola" ke Kominfo

Nasional
Budi Arie Beberkan Kronologi Serangan Siber ke PDN yang Bikin Layanan Lumpuh

Budi Arie Beberkan Kronologi Serangan Siber ke PDN yang Bikin Layanan Lumpuh

Nasional
8 Orang Sudah Daftar Seleksi Capim-Calon Dewas KPK

8 Orang Sudah Daftar Seleksi Capim-Calon Dewas KPK

Nasional
Pastikan Bansos Beras Lanjut Sampai Desember, Jokowi Sebut Anggaran Mencukupi

Pastikan Bansos Beras Lanjut Sampai Desember, Jokowi Sebut Anggaran Mencukupi

Nasional
Jokowi Diminta Jelaskan ke Publik Terkait Peretasan Sistem PDN

Jokowi Diminta Jelaskan ke Publik Terkait Peretasan Sistem PDN

Nasional
Wakil Ketua Komisi III: 82 Anggota DPR Terlibat Judi 'Online', MKD Akan Ambil Sikap

Wakil Ketua Komisi III: 82 Anggota DPR Terlibat Judi "Online", MKD Akan Ambil Sikap

Nasional
Buntut Serangan ke PDN, Menkominfo Bakal Wajibkan Instansi Pemerintah 'Backup' Data

Buntut Serangan ke PDN, Menkominfo Bakal Wajibkan Instansi Pemerintah "Backup" Data

Nasional
Di Abu Dhabi, Polri Tangkap WN China Buronan Kasus Penipuan 800 WNI

Di Abu Dhabi, Polri Tangkap WN China Buronan Kasus Penipuan 800 WNI

Nasional
Emirsyah Satar Dituntut 8 Tahun Penjara di Kasus Pengadaan Pesawat Garuda

Emirsyah Satar Dituntut 8 Tahun Penjara di Kasus Pengadaan Pesawat Garuda

Nasional
PDN Diretas, Menkominfo Akui Komitmen Indonesia dalam Pertahanan Siber Rendah

PDN Diretas, Menkominfo Akui Komitmen Indonesia dalam Pertahanan Siber Rendah

Nasional
Jokowi Didesak Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Secara Hukum

Jokowi Didesak Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Secara Hukum

Nasional
Budi Arie: Tidak Ada Negara di Dunia yang Tidak Terkena Serangan 'Ransomware'

Budi Arie: Tidak Ada Negara di Dunia yang Tidak Terkena Serangan "Ransomware"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com