Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

950 Donor Darah Terima Penghargaan

Kompas.com - 17/12/2013, 11:54 WIB
Sandro Gatra

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 950 donor darah sukarela mendapatkan penghargaan Satyalancana Kebaktian Sosial dari pemerintah. Mereka telah donor darah sukarela (DDS) sebanyak 100 kali.

Anugerah itu diserahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Selasa (17/12/2013). Ikut hadir Ketua Umum Palang Merah Indonesia Jusuf Kalla, jajaran kabinet dan para pejabat lain.

Penghargaan Tanda Kehormatan Satyalancana Kebaktian Sosial diberikan kepada warga Indonesia yang berjasa besar dalam perikemanusiaan berdasarkan Peraturan Pemerintah No 32 tahun 1959.

Sampai saat ini, sudah 4.968 orang DDS yang menerima Tanda Kehormatan. Penghargaan pertama diserahkan kepada tiga orang DDS tahun 1970.

Setidaknya, mereka sudah menyumbang 30 liter darah atau enam kali darah di tubuh. Jika rutin, mereka membutuhkan waktu hingga 25 tahun untuk mendonor sampai 100 kali.

Dalam acara itu, Presiden menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman antara PMI dengan Kementerian Kesehatan. Nota kesepahaman itu mengenai peningkatan pelayanan darah termasuk fraksionasi plasma, peningkatan kapasitas unit transfusi darah Pusat PMI agar menjadi Unit Transfusi Darah tingkat nasional, pertolongan pertama pada kecelakaan, serta pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan kesehatan.

Berdasarkan data tahun 2012, PMI telah mengumpulkan sekitar 2,2 juta kantong darah atau 70 persen kebutuhan nasional. Sisanya dipenuhi dari donor darah pengganti oleh UDD rumah sakit yang tidak memiliki UDD PMI.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com