Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Parpol Diminta Ikut Terlibat Tekan Angka Golput

Kompas.com - 16/12/2013, 17:20 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) meminta partai politik (parpol) peserta pemilu ikut aktif mendorong partisipasi pemilih untuk menggunakan hak suaranya dalam Pemilu 2014. Parpol diminta mendorong pemilih pemula dan pemilih yang sudah bersikap tidak menggunakan hak pilihnya untuk berpartisipasi dalam pemilu.

"Kami harapkan parpol juga punya dampak positif terhadap kesadaran para pemilih, terutama para pemilih pemula dan juga pemilih yang sudah punya sikap tak mau memilih. Mudah-mudahan kita bisa meyakinkan mereka untuk memilih," ujar Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie di Kantor KPU, Senin (16/12/2013).

Dia mengatakan, parpol juga punya tanggung jawab terhadap pendidikan politik. Oleh karena itu, lanjut Jimly, seyogiyanya parpol tidak hanya sibuk berkampanye untuk mendongkrak perolehan suarannya, namun juga mengajak pemilih menggunakan hak pilihnya.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu mengatakan, pihaknya juga sudah menyampaikan usulannya kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) soal peningkatan partisipasi pemilih. Tetapi, kata dia, dalam penyelenggaraan pemilu ranah DKPP adalah penegakan kode etik penyelenggara.

Pihaknya tetap mengingatkan kepada semua pihak, bahwa partisipasi pemilih adalah tanggung jawab semua pihak.

"Kami hanya menyangkut kode etik. Tapi sosialiasi ini penting, bukan hanya harus dilakukan oleh KPU dan Bawaslu saja, tapi semua elemen bangsa, pemerintah juga dan terutama parpol," kata Jimly.

Sebelumnya, KPU memberanikan diri memasang target pemilih dalam Pemilu 2014 hingga 75 persen.

“Kami pasang target partisipasi pemilu hingga 75 persen. Itu target nasional. Berbagai upaya akan kami lakukan untuk mendorong itu,” ujar Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Selasa (3/9/2013) lalu.

Di sisi lain, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan, partisipasi pemilih untuk menggunakan suaranya di setiap penyelenggaraan pemilu semakin turun. Ia mengungkapkan, pada pemilu pertama Indonesia di era reformasi, yaitu Pemilu 1999, partisipasi pemilih mencapai 92,74 persen. Angka itu menurun pada Pemilu 2004 menjadi 84,07 persen. Pada Pemilu 2009, partisipasi terus merosot menjadi hanya 71 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com