Menurut Ical, Lebih Baik Kasus Century Diserahkan ke Penegak Hukum

"Boleh saja memanggil (Boediono). Tapi ini kan sudah masuk proses hukum. Lebih baik kasus Century diserahkan ke penegak hukum. Sekarang ini sudah bukan proses politik lagi sudah masuk dalam proses hukum," ujar Ical dalam jumpa pers di kantor DPP Partai Golkar, Jumat (13/12/2013).

Saat ditanyakan soal perbedaan sikapnya itu dengan Fraksi Partai Golkar, Ical menilai hal tersebut adalah hal yang wajar. Dia menjelaskan, Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar tidak pernah mengebiri hak-hak anggota Fraksi Partai Golkar dalam berbicara. Lagi pula, kata Ical, surat pemanggilan terhadap Boediono tidak disampaikan Partai Golkar, melainkan Timwas Century yang merupakan alat kelengkapan DPR.

"Timwas itu bukan Golkar kan itu DPR. Yang teken itu Pramono Anung (Wakil Ketua DPR), bukan Setya Novanto (Ketua Fraksi Golkar)," ujarnya.

Boediono dipanggil

Timwas Century sepakat untuk memanggil Boediono. Hal tersebut dilakukan untuk mengklarifikasi pernyataan Boediono terkait pernyataannya setelah pemeriksaan KPK di Istana Wapres beberapa waktu lalu.

Ketika itu, Boediono diperiksa dengan kapasitasnya sebagai mantan Gubernur Bank Indonesia untuk menggali informasi mengenai keputusan Bank Indonesia pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP). Boediono meyakini, langkah penyelamatan atau pengambilalihan Bank Century merupakan langkah yang tepat.

Pernyataan Boediono ini dianggap bertentangan dengan fakta yang selama ini terungkap bahwa proses penyelamatan Bank Century adalah melalui bail out (dana talangan). Boediono, menurut Timwas Century, juga terkesan melempar tanggung jawab kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tentang dana bail out yang membengkak sampai Rp 6,7 triliun.

Rencananya, Boediono dipanggil tanggal 18 Desember mendatang. Namun, Boediono, melalui juru bicaranya, menyatakan kepada media massa tak akan menghadiri pemanggilan Timwas Century ini.