Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Ngotot" Panggil Boediono, Bumerang buat DPR

Kompas.com - 12/12/2013, 19:15 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Dewan Perwakilan Rakyat disarankan tidak perlu mendesak Wakil Presiden Boediono untuk memenuhi panggilan Tim Pengawas Bank Century DPR. Jika terus mendesak, pemanggilan itu dinilai bakal menjadi bumerang bagi DPR.

"Secara politik tidak bagus buat DPR kalau ngotot memanggil Boediono meskipun mereka punya kewenangan. Jangan sampai kengototan memanggil Boediono jadi bumerang buat DPR," kata pengamat politik Burhanuddin Muhtadi di Jakarta, Kamis (12/12/2013).

Sebelumnya, DPR telah mengirimkan surat kepada Boediono untuk hadir memenuhi panggilan Timwas Century pada 18 Desember 2013.

Namun, Boediono memastikan tidak akan hadir dengan berbagai alasan, seperti bakal mengganggu proses hukum, menganggap proses politik di DPR sudah selesai, dan Timwas tak lagi memiliki kewenangan memanggil.

Burhanuddin menduga Boediono memiliki pertimbangan politik untuk menolak hadir. Boediono memanfaatkan sentimen negatif publik terhadap DPR setelah para politisi di DPR terlibat berbagai kasus seperti korupsi.

"Memang DPR bersih-bersih amat? Kan enggak. Itu yang dimanfaatkan Boediono untuk menolak hadir. Publik akan menganggap DPR punya agenda politik tersembunyi. Itu menguntungkan Boediono secara politik. Jadi, hati-hati dengan pemanggilan," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia itu.

Sudah selesai

Burhanuddin berpendapat, proses politik terkait Century sudah selesai setelah DPR memutuskan Boediono selaku Gubernur Bank Indonesia ketika itu bertanggung jawab atas pengucuran dana talangan senilai Rp 6,7 miliar. Sekarang, kata dia, menjadi ranah hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi.

"DPR langsung saja menggunakan hak menyatakan pendapat (HMP). Jadi, tidak lagi berkutat pada wilayah yang sudah diselesaikan DPR beberapa tahun lalu," kata Burhanuddin.

Namun, Burhanuddin yakin kalangan DPR tidak akan mau menggunakan HMP jika KPK belum menyatakan Boediono terlibat dalam kasus Century. Hingga saat ini, Boediono masih sebagai saksi.

"Lagi-lagi ini politik dagang sapi. Menjelang pemilu, ada tarik-menarik di internal koalisi untuk menaikkan posisi tawar. Kalau sudah seperti itu, kita tahu siapa yang paling pintar memainkannya," kata dia sambil tertawa.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Zulhas: Katanya PAN Cuma Bisa Joget-joget, Eh Capres yang Menang Bisa Joget

Zulhas: Katanya PAN Cuma Bisa Joget-joget, Eh Capres yang Menang Bisa Joget

Nasional
Prabowo Bilang Ada Partai Klaim Sosok Bung Karno, Budiman Sudjatmiko: Bukan Diskreditkan PDI-P

Prabowo Bilang Ada Partai Klaim Sosok Bung Karno, Budiman Sudjatmiko: Bukan Diskreditkan PDI-P

Nasional
Ketua KPU: Caleg Terpilih Tak Perlu Mundur jika Maju Pilkada 2024

Ketua KPU: Caleg Terpilih Tak Perlu Mundur jika Maju Pilkada 2024

Nasional
Zulhas dan Elite PAN Temui Jokowi di Istana, Mengaku Tak Bahas Kursi Kabinet

Zulhas dan Elite PAN Temui Jokowi di Istana, Mengaku Tak Bahas Kursi Kabinet

Nasional
Demokrat Tak Khawatir Jatah Kursi Menteri, Sebut Prabowo Kerap Diskusi dengan SBY

Demokrat Tak Khawatir Jatah Kursi Menteri, Sebut Prabowo Kerap Diskusi dengan SBY

Nasional
PAN Lempar Kode soal Jatah Menteri, Demokrat: Prabowo yang Punya Hak Prerogatif

PAN Lempar Kode soal Jatah Menteri, Demokrat: Prabowo yang Punya Hak Prerogatif

Nasional
Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Nasional
Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Nasional
Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Nasional
Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Nasional
Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com