Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei: Kedekatan dengan Parpol Rendah, Politik Uang Tinggi

Kompas.com - 12/12/2013, 17:09 WIB
Sandro Gatra

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Partai politik mesti lebih mendekatakan diri dengan masyarakat menjelang pemilu 2014. Pasalnya, tingkat kedekatan pemilih terhadap parpol dinilai sudah membahayakan.

Hal itu terlihat dari hasil survei Indikator Politik Indonesia yang juga dijadikan bahan disertasi Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi.

Hasil survei menunjukkan, hanya 14,3 persen responden yang mengaku dekat dengan salah satu parpol. Sebaliknya, sebanyak 85,5 persen responden mengaku tidak dekat dengan parpol manapun dan 0,2 persen tidak menjawab.

"Ini bahaya karena hampir 90 persen yang swing voters," kata Burhanuddin saat memaparkan hasil survei di Jakarta, Kamis (12/12/2013).

Survei itu dilakukan dengan mewawancarai 1.200 responden selama 22-26 Maret 2013. Margin of error hasil survei itu plus minus 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Dari 14,3 persen responden yang mengaku dekat dengan parpol, dirinci lagi seberapa dekat mereka. Sebanyak 26 persen mengaku sangat dekat, 51 persen cukup dekat, 19 persen sedikit dekat dan 4 persen tidak menjawab.

Burhanuddin mengatakan, angka kedekatan publik terhadap parpol itu terus merosot dari waktu ke waktu. Ia mengutip hasil survei Lembaga Survei Indonesia dan SMRC bahwa kedekatan publik dengan parpol di Mei 2011 masih di angka 21 persen.

Burhanuddin menambahkan, tidak dekatnya publik terhadap parpol berdampak kepada politik berbiaya mahal. Hal itu terlihat dari hasil survei bahwa mereka yang sangat dekat dengan parpol lebih banyak menolak pemberian uang/barang, yakni di angka 69 persen. Sebanyak 31 persen tetap menerima pemberian meski sangat dekat dengan salah satu parpol.

"Itu yang menyebabkan biaya politik mahal. Mereka membangun hubungan dengan partai dan politis hanya jangka pendek saja, cenderung transaksional. Kalau parpol semakin dekat dengan pemilih, maka biaya politik akan murah," kata Burhanuddin.

Melihat fakta itu, Burhanuddin menilai parpol berkontribusi kepada fenomena maraknya politik uang. Jika tidak segera diatasi, dikhawatirkan angka kedekatan publik terhadap parpol bakal terus merosot dan politik uang semakin tinggi mendekati pemilu 2014.

Jika itu terjadi, tambahnya, kualitas wakil rakyat periode mendatang akan semakin buruk. Caleg tanpa kompetensi bisa terpilih asalkan memiliki modal besar.

"Jika parpol tidak berbenah, maka pemilik makin menjauhi parpol dan biaya politik makin mahal. Pemilih cenderung memakai pendekatan transaksional dengan parpol," pungkas Burhanuddin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com