Mubarok: Uang Transpor di Kongres Dibolehkan Pak SBY

"Itu semua ngasih, legal, dibolehkan oleh Pak SBY. Uang transpor boleh antara satu sampai lima juta itu boleh," kata Mubarok di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (12/12/2013), saat memenuhi panggilan pemeriksaan KPK.

Mubarok akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi proyek Hambalang. Saat Kongres 2010 berlangsung, Mubarok merupakan ketua tim pemenangan Anas.

"Saya kan dulu ketua tim pemenangan Anas Urbaningrum, jadi mungkin ingin tahu informasinya apa," ujarnya.

Saat ditanya dari mana sumber dana yang digunakan untuk uang transpor tersebut, Mubarok mengaku tidak tahu. Dia juga menyampaikan pengakuan yang sama ketika dikonfirmasi mengenai ada tidaknya pembagian BlackBerry dalam Kongres Partai Demokrat 2010.

"Saya enggak tahu, saya kan enggak ngurusin uang. Saya sudah terlambat, nanti saja pulangnya ya," ucap Mubarok kemudian memasuki Gedung KPK.

KPK memeriksa Mubarok karena dianggap sebagai saksi yang melihat, mendengar, atau mengetahui, seputar kasus yang menjerat Anas. Lembaga antikorupsi itu tengah mendalami dugaan aliran dana korupsi ke Kongres Partai Demokrat untuk pemenangan Anas.

Dalam dakwaan mantan Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora Deddy Kusdinar, Anas disebut mendapat Rp 2,21 miliar dari PT Adhi Karya. Uang itu digunakan sebagai keperluan Kongres Demokrat untuk pendukung Anas. Uang itu digunakan antara lain untuk membayar hotel, sewa mobil para pendukung Anas, membeli handphone BlackBerry, jamuan para tamu, dan untuk hiburan.

Untuk mendalami dugaan itu, KPK memanggil sejumlah kader Demokrat untuk diperiksa sebagai saksi. Selain Mubarok, hari ini KPK memanggil tiga anggota DPR asal fraksi Partai Demokrat, yakni Mahyuddin, Mirwan Amir, dan Maimara Tando. Pada Rabu (11/12/2013), KPK memeriksa Sekretaris Dewan Kehormatan DPP Partai Demokrat TB Silalahi dan anggota DPR asal fraksi Partai Demokrat, Benny K Harman.

KPK juga memanggil anggota DPR I Gede Pasek Suardika, tetapi yang bersangkutan tidak dapat memenuhi panggilan pemeriksaan KPK kemarin. Sebelumnya, KPK memeriksa politikus Partai Demokrat Sutan Bhatoegana, Ruhut Sitompul, Ramadhan Pohan, dan Marzuki Alie.