Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemungutan Suara di Luar Negeri Lebih Cepat 2 Pekan

Kompas.com - 10/12/2013, 22:02 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan hari pemungutan suara di luar negeri digelar hingga dua pekan lebih cepat daripada di dalam negeri. Hal ini menyesuaikan hari yang paling mungkin digunakan WNI untuk pergi ke tempat pemungutan suara (TPS).
 
"Pemungutan suara di luar negeri diselenggarakan pada rentang waktu 30 Maret sampai dengan 6 April 2014," ujar Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay dalam uji publik Rancangan Peraturan KPU tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Pengitungan suara (Tungsura) bagi Warga Negara Indonesia (WNI) di Luar Negeri, di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Selasa (10/12/2013).

Menurut Hadar, perbedaan jadwal pemilu itu tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif. “Sebab jelas, dalam pasal 4 ayat 2 bahwa pemungutan suara di luar negeri dapat dilaksanakan sebelum atau bersamaan dengan pemungutan suara dalam negeri,” katanya.

Hadar menuturkan, pihaknya akan menetapkan hari dan tanggal pemungutan suara di suatu negara atau kantor perwakilan Indonesia. Penetapan itu, katanya, berdasarkan usulan panitia pemilihan luar negeri (PPLN).

"Jadi dalam rentang antara 30 Maret sampai 6 April itu, PPLN mengusulkan pemungutan suara akan diselenggarakan tanggal berapa, lalu KPU tetapkan," kata Hadar.

Ia mengatakan, saat ini, sudah ada usulan yang masuk ke pihaknya soal hari pemungutan suara dari beberapa PPLN. "Bervariasi dari tiga poin, pertama Minggu, 30 Maret, kedua Sabtu 5 April dan usulan ketiga yang terbanyak, hampir seluruhnya, Minggu, 6 April," papar Hadar.

Selain membedakan hari pemungutan suara, KPU juga menetapkan waktu pemungutan suara di luar negeri lebih panjang dari di dalam negeri, yaitu 10 jam sejak pukul 8 pagi hingga pukul 6 sore waktu negara setempat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Anak SYL Minta Uang ke Pejabat Kementan | DPR dan Pemerintah Diam-diam Revisi UU MK

[POPULER NASIONAL] Anak SYL Minta Uang ke Pejabat Kementan | DPR dan Pemerintah Diam-diam Revisi UU MK

Nasional
Tanggal 17 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 17 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Putusan MK Diketok 2011, Kenapa DPR Baru Revisi UU Kementerian Negara Sekarang?

Putusan MK Diketok 2011, Kenapa DPR Baru Revisi UU Kementerian Negara Sekarang?

Nasional
Indikator Politik: 90,4 Persen Pemudik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik Lebaran Tahun Ini

Indikator Politik: 90,4 Persen Pemudik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik Lebaran Tahun Ini

Nasional
Di Sidang Tol MBZ, Pejabat Waskita Mengaku Bikin Proyek Fiktif untuk Penuhi Permintaan BPK Rp 10 Miliar

Di Sidang Tol MBZ, Pejabat Waskita Mengaku Bikin Proyek Fiktif untuk Penuhi Permintaan BPK Rp 10 Miliar

Nasional
Tiba-tiba Hampiri Jokowi, ASN di Konawe Adukan Soal Gaji yang Ditahan Selama 6 Tahun

Tiba-tiba Hampiri Jokowi, ASN di Konawe Adukan Soal Gaji yang Ditahan Selama 6 Tahun

Nasional
TKN Sebut Jokowi Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung: Beliau Akan Beri Nasihat Kapan pun Prabowo Minta

TKN Sebut Jokowi Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung: Beliau Akan Beri Nasihat Kapan pun Prabowo Minta

Nasional
ASN yang Tiba-Tiba Hampiri Jokowi di Konawe Ingin Mengadu Soal Status Kepegawaian

ASN yang Tiba-Tiba Hampiri Jokowi di Konawe Ingin Mengadu Soal Status Kepegawaian

Nasional
Khofifah Sebut Jokowi Minta Forum Rektor Bahas Percepatan Indonesia Emas 2045

Khofifah Sebut Jokowi Minta Forum Rektor Bahas Percepatan Indonesia Emas 2045

Nasional
Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Pangan bagi Masyarakat di Kolaka Utara

Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Pangan bagi Masyarakat di Kolaka Utara

Nasional
Ditanya Bakal Ikut Seleksi Capim KPK, Nawawi: Dijawab Enggak Ya?

Ditanya Bakal Ikut Seleksi Capim KPK, Nawawi: Dijawab Enggak Ya?

Nasional
Soal Revisi UU MK, Pengamat: Rapat Diam-diam adalah Siasat DPR Mengecoh Publik

Soal Revisi UU MK, Pengamat: Rapat Diam-diam adalah Siasat DPR Mengecoh Publik

Nasional
Pertamina Gandeng JCCP untuk Hadapi Tantangan Transisi Energi

Pertamina Gandeng JCCP untuk Hadapi Tantangan Transisi Energi

Nasional
Imbas Kecelakaan di Subang, Muhadjir: Jangan Menyewa Bus Kecuali Betul-betul Bisa Dipercaya

Imbas Kecelakaan di Subang, Muhadjir: Jangan Menyewa Bus Kecuali Betul-betul Bisa Dipercaya

Nasional
Antisipasi Rumor, Fahira Idris Minta Penyelenggara dan Legislator Klarifikasi Penerapan KRIS secara Komprehensif

Antisipasi Rumor, Fahira Idris Minta Penyelenggara dan Legislator Klarifikasi Penerapan KRIS secara Komprehensif

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com