Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden: Terima Kasih KPK, Koruptor Tak Bisa Sembunyi Lagi

Kompas.com - 09/12/2013, 16:25 WIB
Sandro Gatra

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
— Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membanggakan upaya pemberantasan korupsi oleh penegak hukum, khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi. Atas nama negara dan pemerintah, Presiden mengucapkan terima kasih terhadap upaya itu.

"Peran KPK sangat penting, jasa KPK sangat besar," kata Presiden saat acara Puncak Peringatan Hari Antikorupsi dan Hari HAM se-Dunia di Istana Negara, Jakarta, Senin (9/12/2013).

Acara tersebut dihadiri para duta besar negara sahabat, jajaran kabinet, pimpinan lembaga negara, pimpinan lembaga penegak hukum, para kepala daerah, dan ratusan undangan lain.

Presiden mengaku sering mendengar langsung penilaian kalangan internasional bahwa upaya pemberantasan korupsi di Indonesia sangat keras, tidak pandang bulu atau tebang pilih. Dengan demikian, kata dia, tidak ada istilah pembiaran oleh negara terhadap para koruptor.

"Dulu para koruptor ibaratnya bisa sembunyi, sekarang tidak. Sekarang, jika memang ada fakta hukum, tentu bukan fitnah, pastilah KPK dan para penegak hukum akan bertindak. Ini menggembirakan, ini membangun optimisme baru. Bangsa ini menyadari korupsi tidak bisa terus terjadi," kata Presiden.

Namun, di sisi lain, Presiden mengakui bahwa korupsi masih menjadi ancaman nyata dalam pembangunan nasional. Untuk itu, Presiden berharap agar peringatan seperti ini tidak hanya bersifat seremonial, tetapi perlu ditindaklanjuti dengan aksi nyata.

"Pemberantasan korupsi itu agenda berkelanjutan. Bukan proses sekali jadi. Jangan kita berangan-angan, lima tahun lagi, 10 tahun lagi Indonesia bebas dari ancaman korupsi. Pemberantasan korupsi harus dilakukan sepanjang masa," kata Presiden.

Seperti diberitakan, KPK selama ini diapresiasi lantaran mengungkap berbagai kasus korupsi yang melibatkan pejabat, salah satunya Akil Mochtar, mantan Ketua MK. Namun, tidak sedikit pula kritikan lantaran dinilai lamban dalam menangani beberapa kasus seperti dana talangan Bank Century.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Nasional
PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

Nasional
Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Nasional
Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang 'Sapi Perah'

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang "Sapi Perah"

Nasional
Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com