Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

JK Tegaskan Tak Akan Pindah Partai

Kompas.com - 02/12/2013, 16:12 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan tak akan keluar dari Partai Golkar. Keputusan itu diambilnya meski dirinya akan maju sebagai calon presiden dari partai lain pada Pemilu Presiden 2014.

JK menuturkan, dirinya saat ini bukan hanya masih berstatus sebagai tokoh senior sekaligus anggota partai berlambang pohon beringin itu. Namun, satu alasan penting lain yang membuatnya enggan berpindah partai adalah karena pernah menjabat sebagai ketua umum partai asalnya.

"Saya anggota Golkar dan pernah jadi ketum sehingga tak mungkin pindah partai," katanya seusai menjadi pembicara dalam diskusi politik yang digelar Fraksi PKB di MPR, di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (2/12/2013).

Selanjutnya, JK mengaku sangat berterima kasih kepada semua pihak, khususnya dari luar Partai Golkar yang telah memberikan dukungan agar dirinya maju sebagai calon presiden pada tahun depan. Dalam kesempatan yang sama, ia tegaskan niatnya maju sebagai calon presiden karena banyaknya usulan dan dorongan dari berbagai pihak.

"Saya didukung. Nanti dilihat kan masih lama. Waktunya masih cukup. Setelah legislatif masih enam bulan lagi," jawabnya terhadap pertanyaan mengenai partai selain Golkar yang akan dijadikannya sebagai kendaraan politik di tahun depan.

Seperti diberitakan, JK digadang-gadang menjadi salah satu bakal calon presiden dari PKB selain Mahfud MD dan Rhoma Irama. Dukungan untuk JK mengalir dari pengurus DPW PKB di sejumlah daerah. Dalam banyak kesempatan, JK mengaku belum ingin menjawab semua tawaran yang muncul dan memilih terus berkomunikasi sampai hasil pileg diketahui.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

Nasional
Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Nasional
KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Belum Sentuh Bandar, Satgas Pemberantasan Judi Online Dianggap Mengecewakan

Belum Sentuh Bandar, Satgas Pemberantasan Judi Online Dianggap Mengecewakan

Nasional
Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

Nasional
KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Capai Rp 125 Miliar

KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Capai Rp 125 Miliar

Nasional
Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

Nasional
KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

Nasional
PPATK Catat Perputaran Dana terkait Pemilu 2024 Senilai Rp 80,1 T

PPATK Catat Perputaran Dana terkait Pemilu 2024 Senilai Rp 80,1 T

Nasional
Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

Nasional
KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

Nasional
PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

Nasional
KPK Duga Pengadaan Lahan di Rorotan oleh Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 200 Miliar

KPK Duga Pengadaan Lahan di Rorotan oleh Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 200 Miliar

Nasional
Kasus Rekayasa Jual Beli Emas Budi Said, Kejagung Periksa 3 Pegawai Pajak

Kasus Rekayasa Jual Beli Emas Budi Said, Kejagung Periksa 3 Pegawai Pajak

Nasional
Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi 'Online' Bisa Dipidana

Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi "Online" Bisa Dipidana

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com