Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dahlan Iskan Manfaatkan BUMN untuk Pemilu 2014?

Kompas.com - 25/11/2013, 15:53 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Juntho menilai, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan secara tidak langsung telah terlibat dalam uji materi Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Emerson mencurigai keterlibatan Dahlan tersebut berkaitan dengan ajang Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat dan Pemilu 2014. "Dahlan Iskan sebagai Menteri BUMN sepertinya secara tidak langsung terlibat dan menyetujui uji materi ini," kata Emerson dalam jumpa pers di Kantor ICW, Jakarta, Senin (25/11/2013).

Pasalnya, lanjut dia, sejak permohonan uji materi ini disampaikan ke MK, Dahlan tidak pernah melakukan protes. Lebih jauh lagi, Dahlan juga menurutnya tidak pernah memberikan klarifikasi kepada publik mengenai uji materi ini. Dahlan sebagai pemimpin BUMN seolah telah melakukan pembiaran.

"Lalu apa motifnya? Yang kami khawatirkan, hal ini sepertinya akan mengarah ke Pemilu 2014," lanjut Emerson.

Posisi Dahlan sebagai capres Konvensi Partai Demokrat memperkuat kecurigaan ICW. Karena membutuhkan modal yang besar untuk bersaing dengan calon-calon lainnya, menurut Emerson, bukan tidak mungkin Dahlan sengaja memanfaatkan ratusan BUMN yang dipimpinnya untuk mengambil keuntungan.

"Jangan lupa bahwa Pak Dahlan itu kandidat capres Konvensi (Partai Demokrat). Dia dari mana dana untuk pencapresan," ujar Emerson.

Uji materi ini dimohonkan oleh Forum BUMN, Biro Hukum Kementerian BUMN, dan Pusat Pengkajian Masalah Strategis Universitas Indonesia. Pasal yang diminta untuk diuji materi adalah Pasal 2 huruf g dan I Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Pada intinya, uji materi tersebut menyatakan bahwa kekayaan BUMN tidak lagi masuk dalam lingkup keuangan negara. Jika uji materi ini dikabulkan, BUMN akan berpotensi menjadi ladang korupsi. Pasalnya, BUMN akan terhindar dari pemeriksaan lembaga negara seperti BPK. Padahal, ketika diawasi lembaga pemeriksa keuangan, BUMN sudah rentan oleh kasus korupsi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com