Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei: Parpol Berbasis Agama Jarang Gelar Program Sosial

Kompas.com - 24/11/2013, 14:54 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai politik berbasis agama dinilai jarang menyelenggarakan program sosial dibandingkan parpol berideologi nasional. Hal itu merupakan kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan Lembaga Penelitian Psikologi Universitas Indonesia (LPPsi-UI), Indonesia NGO Forum for Indonesia Development (INFID), Perkumpulan Prakarsa dan Perhimpunan Pendidikan Demokrasi (P2D).

"Partai berbasis agama agak rendah kuantitas program sosialnya. Mayoritas partai tidak melakukan program mensejahterakan rakyat," kata peneliti LPPsi-UI Bagus Takwin saat memaparkan hasil survei di Kantor INFID, Jakarta Selatan, Minggu (24/11/2013).

Bagus mengatakan, dari sembilan parpol yang kini berada di parlemen, Partai Keadilan dan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Kebangkitan Bangsa dinilai responden agak tidak peduli terhadap program sosial.

"Parpol lainnya hanya pada tataran agak peduli," katanya.

Ia menambahkan, meski bukan ranah utamanya, kebanyakan parpol yang mendapat bangku di DPR tidak menyelenggarakan program sosial. Program yang dimaksud adalah program pangan, pendidikan dan kesehatan.

Ia menjabarkan, hanya 17,7 persen dari 2.442 responden yang menyatakan PKB melakukan program sosial bagi masyarakat. Urutan dua terendah diduduki PPP dengan angka 19,9 persen.

Menduduki peringkat lebih tinggi, yakni PAN. Partai berlambang matahari itu dinilai oleh 21,4 persen responden menyelenggarakan program sosial. Adapun, PKS mendapat 26,5 persen suara.

Partai nasional yang juga mendapat nilai rendah adalah Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura). Partai besutan Wiranto itu hanya dinilai oleh 20,7 persen responden pernah melakukan program sosial.

Adapun Partai Golkar dianggap sebagai parpol yang paling banyak melakukan program sosial. Sebanyak 34,7 persen responden menilai hal itu. Survei tersebut dilakukan pada September hingga November 2013 dengan tingkat kesalahan penelitian sebesar 1,98 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenaker Perkuat Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Kawasan Eropa

Kemenaker Perkuat Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Kawasan Eropa

Nasional
Soal Polemik Tapera, Fahira Idris Minta Pemerintah Perhatikan Keluhan Rakyat

Soal Polemik Tapera, Fahira Idris Minta Pemerintah Perhatikan Keluhan Rakyat

Nasional
Jokowi Minta Pemda Bangun Transportasi Publik ART, Jauh Lebih Murah dari MRT

Jokowi Minta Pemda Bangun Transportasi Publik ART, Jauh Lebih Murah dari MRT

Nasional
PKB Utus Ketua DPW Jakarta Komunikasi dengan Anies Terkait Pilkada 2024

PKB Utus Ketua DPW Jakarta Komunikasi dengan Anies Terkait Pilkada 2024

Nasional
Bareskrim Proses Berkas TPPU Panji Gumilang, Segera Dikirim ke JPU

Bareskrim Proses Berkas TPPU Panji Gumilang, Segera Dikirim ke JPU

Nasional
Jokowi: Kota Masa Depan Harus Ramah Pejalan Kaki, Disabilitas, dan Perempuan

Jokowi: Kota Masa Depan Harus Ramah Pejalan Kaki, Disabilitas, dan Perempuan

Nasional
Laporan BPK 2021: Ada Data Pensiunan Ganda di Tapera, Saldo Rp 3,3 M Jadi Rp 6,6 M

Laporan BPK 2021: Ada Data Pensiunan Ganda di Tapera, Saldo Rp 3,3 M Jadi Rp 6,6 M

Nasional
Ormas Keagamaan Kelola Tambang: Atur Pertanggungjawaban Kesalahan Pengelolaan

Ormas Keagamaan Kelola Tambang: Atur Pertanggungjawaban Kesalahan Pengelolaan

Nasional
Indonesia Usulkan Makan Siang Gratis Jadi Program Satgas Global Melawan Kelaparan dan Kemiskinan

Indonesia Usulkan Makan Siang Gratis Jadi Program Satgas Global Melawan Kelaparan dan Kemiskinan

Nasional
Laporan BPK 2021: Tapera Tak Kembalikan Uang Ratusan Ribu Peserta Senilai Rp 567 M

Laporan BPK 2021: Tapera Tak Kembalikan Uang Ratusan Ribu Peserta Senilai Rp 567 M

Nasional
Mundur sebagai Wakil Kepala Otorita IKN, Dhony Rahajoe Sampaikan Terima Kasih ke Jokowi

Mundur sebagai Wakil Kepala Otorita IKN, Dhony Rahajoe Sampaikan Terima Kasih ke Jokowi

Nasional
KPU Dianggap Bisa Masuk Jebakan Politik jika Ikuti Putusan MA

KPU Dianggap Bisa Masuk Jebakan Politik jika Ikuti Putusan MA

Nasional
Ketika Kepala-Wakil Kepala Otorita IKN Kompak Mengundurkan Diri ...

Ketika Kepala-Wakil Kepala Otorita IKN Kompak Mengundurkan Diri ...

Nasional
KPU Diharap Tak Ikuti Putusan MA Terkait Usia Calon Kepala Daerah

KPU Diharap Tak Ikuti Putusan MA Terkait Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
Adam Deni Hadapi Sidang Vonis Kasus Pencemaran Ahmad Sahroni Hari Ini

Adam Deni Hadapi Sidang Vonis Kasus Pencemaran Ahmad Sahroni Hari Ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com