Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

MPR Sesalkan Australia Tak Minta Maaf soal Penyadapan

Kompas.com - 19/11/2013, 19:34 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Sidharto Danusubroto geram dengan sikap pemerintah Australia yang menolak meminta maaf atas penyadapan yang dilakukan kepada petinggi Indonesia. Menurutnya, sikap Australia itu sangat tidak lazim.

"Gila, itu tujuan dengan menggunakan segala cara ya seperti itu. The end justify all means, halal haram dibenarkan sama mereka (Australia)," kata Sidharto di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (19/11/2013).

Sidharto menegaskan, sikap yang ditunjukkan pemerintah Australia dalam menyikapi sebuah permasalahan sangat tidak etis dan tak layak ditiru. Bahkan ia menuding Australia sebagai negara yang rela menabrak semua aturan demi memuluskan keinginannya.

Keputusan pemerintah Indonesia, kata Sidharto, sudah sangat tepat karena menarik Duta Besarnya di Australia. Ia berharap, pemerintah Australia segera introspeksi dan sadar diri atas semua yang telah diperbuat pada Indonesia.

"Nyadap, nyolong, kalau perlu merampok, semua dihalalkan. Setelah kita tarik Dubes kita, seharusnya dia (Australia) tahu posisinya," ujar Sidharto.

Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha mengatakan, Presiden SBY menyayangkan sikap Perdana Menteri Australia Tony Abbott yang tidak memberi klarifikasi dan tidak mau meminta maaf atas penyadapan itu. Presiden, kata dia, tetap meminta penjelasan Australia.

"Tindakan penyadapan terhadap kita tidak bisa kita terima. Kita tidak bisa terima tindakan ini atas dasar alasan atau justifikasi apa pun. Oleh sebab itu, Presiden melalui Menlu telah meminta untuk mendapatkan penjelasan yang resmi untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat luas terkait hal ini," kata Julian.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Nasional
Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com