Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Konvensi Demokrat bagai Mobil Derek yang Menarik Mobil Mogok

Kompas.com - 14/11/2013, 14:37 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Pelaksanaan konvensi calon presiden yang dilakukan Partai Demokrat diprediksi akan gagal dari harapan. Pasalnya, selain kehilangan pamor, beban konvensi tersebut juga terlalu berat sehingga dipercaya juga akan mogok di tengah jalan.

Peneliti senior Founding Fathers House (FFH), Dian Permata, mengatakan, Partai Demokrat menggelar konvensi dengan tujuan untuk mendongkrak elektabilitas partai tersebut yang terus merosot setelah dihantam badai korupsi para petingginya. Akan tetapi, upaya itu ia prediksi akan gagal karena kondisi riil tidak menunjukkan potret yang positif.

"Konvensi seperti mobil derek yang membawa mobil mogok, yaitu Partai Demokrat," kata Dian, di Kantor FFH, Jakarta Selatan, Kamis (14/11/2013).

Dian melanjutkan, beban konvensi semakin berat saat muncul pemberitaan di sejumlah media yang mengaitkan kasus korupsi di SKK Migas dengan pendanaan konvensi tersebut, ditambah lagi dengan kasus penayangan acara konvensi di TVRI, dan adanya laporan penyalahgunaan fasilitas negara untuk kampanye para peserta konvensi.

"Ini titik kritis, bebannya terlalu berat dan mobil derek itu bisa ketularan mogok juga," ujarnya.

Untuk diketahui, apa yang dikatakan Dian merujuk pada hasil survei yang dilakukan FFH pada 9 Oktober sampai 9 November 2013. Dalam survei tersebut diketahui hanya 24 persen masyarakat pemilih yang mengetahui Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat. Responden calon pemilih itu mayoritas berasal dari Pulau Jawa dan Sumatera. Selanjutnya, hanya 10,9 persen responden yang mengetahui maksud bahwa konvensi dilakukan Partai Demokrat untuk menjaring calon presiden yang akan diusung pada 2014.

Dari 24 persen responden yang mengetahui konvensi, hanya 2,2 persen yang mengetahui bahwa Konvensi Demokrat diikuti oleh 11 peserta. Survei tersebut dilakukan dengan melibatkan 1.070 responden calon pemilih di seluruh provinsi di Indonesia. Margin of error survei ini diakui sekitar tiga persen dengan tingkat kepercayaan sebesar 95 persen. Untuk menguatkan hasil survei, FFH melakukan uji kualitas melalui telephone check dan spot check sebesar 20 persen dari total responden. Biaya survei ini mencapai Rp 500 juta dan diklaim berasal dari internal FFH.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sentil BSSN yang Sudah Prediksi Serangan Ransomware di 2024, Sukamta: Kayak Mama Lauren

Sentil BSSN yang Sudah Prediksi Serangan Ransomware di 2024, Sukamta: Kayak Mama Lauren

Nasional
Harap Pimpinan dan Dewas Baru KPK Berintegritas, Wapres: Jangan Titipan!

Harap Pimpinan dan Dewas Baru KPK Berintegritas, Wapres: Jangan Titipan!

Nasional
Grace Natalie Bantah Kabar Jokowi Sodorkan Kaesang ke Parpol untuk Pilkada Jakarta

Grace Natalie Bantah Kabar Jokowi Sodorkan Kaesang ke Parpol untuk Pilkada Jakarta

Nasional
Kasus Pengadaan Pesawat Garuda, Soetikno Soedarjo Dituntut 6 Tahun Bui

Kasus Pengadaan Pesawat Garuda, Soetikno Soedarjo Dituntut 6 Tahun Bui

Nasional
Safenet Galang Petisi Tuntut Budi Arie Mundur dari Menkominfo

Safenet Galang Petisi Tuntut Budi Arie Mundur dari Menkominfo

Nasional
Lawatan ke Perancis, KSAU Tinjau Produksi Teknologi Radar GCI yang Bakal Perkuat TNI AU

Lawatan ke Perancis, KSAU Tinjau Produksi Teknologi Radar GCI yang Bakal Perkuat TNI AU

Nasional
Usul Bentuk Satgas, Sukamta: Kalau Tidak Merasa Bersalah Atas Kehilangan Data, Berarti Penyelenggara Negara Sakit

Usul Bentuk Satgas, Sukamta: Kalau Tidak Merasa Bersalah Atas Kehilangan Data, Berarti Penyelenggara Negara Sakit

Nasional
Serangan Siber Berulang, Anggota DPR Desak BSSN Diisi Sosok Mampu dan Kompeten

Serangan Siber Berulang, Anggota DPR Desak BSSN Diisi Sosok Mampu dan Kompeten

Nasional
Pemerintah dan DPR Sepakat Bawa 26 RUU Kabupaten/Kota ke Rapat Paripurna

Pemerintah dan DPR Sepakat Bawa 26 RUU Kabupaten/Kota ke Rapat Paripurna

Nasional
Banyak Serangan Siber, TB Hasanuddin: Ini Kecelakaan atau Kebodohan Nasional?

Banyak Serangan Siber, TB Hasanuddin: Ini Kecelakaan atau Kebodohan Nasional?

Nasional
PAN Akan Gelar Rakernas, Siapkan Zulhas Jadi Ketua Umum Lagi

PAN Akan Gelar Rakernas, Siapkan Zulhas Jadi Ketua Umum Lagi

Nasional
DPR Heran Tak Ada 'Back Up' Data PDN yang Diserang, BSSN 'Lempar Bola' ke Kominfo

DPR Heran Tak Ada "Back Up" Data PDN yang Diserang, BSSN "Lempar Bola" ke Kominfo

Nasional
Budi Arie Beberkan Kronologi Serangan Siber ke PDN yang Bikin Layanan Lumpuh

Budi Arie Beberkan Kronologi Serangan Siber ke PDN yang Bikin Layanan Lumpuh

Nasional
8 Orang Sudah Daftar Seleksi Capim-Calon Dewas KPK

8 Orang Sudah Daftar Seleksi Capim-Calon Dewas KPK

Nasional
Pastikan Bansos Beras Lanjut Sampai Desember, Jokowi Sebut Anggaran Mencukupi

Pastikan Bansos Beras Lanjut Sampai Desember, Jokowi Sebut Anggaran Mencukupi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com