Bantah Buat Kisruh DPT, SBY Minta Berpikir Logis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membantah tuduhan bahwa pemerintah sengaja membuat daftar pemilih tetap (DPT) nasional untuk pemilu legislatif 2014 bermasalah.

"Muncul kecurigaan pemerintah sengaja membuat DPT bermasalah. Saya pernah baca di media cetak jangan-jangan ini upaya untuk melanggengkan kekuasaan yang ada," kata Presiden ketika membuka pertemuan dengan para pemimpin lembaga tinggi negara di Istana Negara, Jakarta, Rabu (13/11/2013).

Pertemuan itu digelar untuk membahas kisruh DPT. Pemimpin lembaga tinggi negara yang hadir, yakni Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Sidarto Danusubroto, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Irman Gusman, Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Hadi Poernomo, Ketua Komisi Yudisial Sumarman Marzuki dan Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali.

Hadir pula Ketua Komisi Pemilihan Umum Husni Kamil Manik, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, Menteri Koordinator bidang Kesra Agung Laksono dan Menteri Koordinator bidang Polhukam Djoko Suyanto.

Presiden mengatakan, kecurigaan terhadap pemerintah memang sering muncul jika ada masalah dalam penyelenggaraan pemilu, khususnya terkait penyusunan DPT. Menjawab tuduhan itu, Presiden meminta berpikir logis. Dalam penyusunan daftar pemilih, ada peran kepala daerah yang berasal dari berbagai parpol.

"Kalau kita logis, kalau pemerintah dianggap mau ciptakan masalah, pemerintah menurut undang-undang mempunyai tugas, kewajiban dalam proses penyusunan dan penetapan DPT meskipun lebih banyak dilakukan oleh KPU. Ada tugas Mendagri, Menteri Luar Negeri, setelah itu para gubernur, bupati dan walikota," kata Presiden.

"Dengan demikian, kalau kita pahami anatomi politik kita, para gubernur, bupati dan walikota juga berasal dari semua parpol yang ada di negeri kita," tambah SBY.

Oleh karena itu, menurut Presiden, perlu ada penjelasan yang baik dan terbuka dari KPU dan Mendagri terkait permasalahan dan solusi mengatasi DPT. Penjelasan yang baik, kata dia, bisa menghilangkan kecurigaan masyarakat terhadap pemerintah, bahkan kecurigaan antar parpol.

"Saya berpikir kita tidak dalam posisi untuk menanggapi, apalagi minta KPU untuk melakukan A, B, C karena bisa menimbulkan salah tafsir dari rakyat seolah-olah kita pimpinan lembaga negara melakukan intervensi. Segala sesuatunya sudah diatur UUD 1945 dan undang-undang," kata Presiden.