Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 08/11/2013, 21:37 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Priyo Budi Santoso menilai aksi para peretas (hacker) asal Indonesia yang menyerang ratusan situs Australia adalah hal yang tak bisa dihindari di dunia maya. Bahkan Priyo mengatakan, jika Indonesia diserang dengan cara penyadapan, bisa saja 1.000 hacker itu dikumpulkan untuk beraksi dan menyerang balik.

“Perang dunia maya tidak bisa dihindarkan. Saya tak bisa salahkan hacker. Kalau instrumen resmi saja disadap, maka tidak bisa dihindarkan akan muncul hacker. Bahkan Indonesia kalau dihajar, bisa saja kumpulkan 1.000 hacker itu,” ujar Priyo di Kompleks Parlemen, Jumat (8/11/2013).

Menurut politisi Partai Golkar ini, Indonesia memiliki banyak talenta di dunia teknologi informasi. Hanya saja, mereka bergerak sendiri-sendiri. Jika mereka disatukan untuk satu tujuan, Priyo yakin Indonesia memiliki kemampuan teknologi yang kuat.

Lebih lanjut, Priyo menuturkan, persoalan penyadapan adalah hal yang sensitif. Penyadapan, kata Priyo, tidak pernah dibenarkan dalam hubungan internasional. “Sebenarnya hal yang lumrah negara melakukan penyadapan, tapi kalau tidak ketahuan. Ketika itu terungkap, maka akan menjadi suatu aib yang memalukan,” ucap Priyo.

Priyo menilai Indonesia harus bersikap tegas. Dia pun mendukung upaya untuk mengklarifikasi langsung ke pembocor rahasian intelijen Amerika Serikat, Edward Snowden, yang mengungkap skandal penyadapan AS dan para sekutunya itu. Namun, Priyo melihat membangun kontak antara Indonesia dan Snowden cukup sulit karena keberadaan mantan pegawai National Security Agency (NSA) itu di Rusia masih misterius.

“Tapi kalau Snowden bersedia memberikan keterangan, saya rasa Indonesia akan memberikan karpet merah. Hanya saya ingin mengingatkan bisa saja Snowden itu mendramatisasi, bisa juga ada kebenarannya,” kata Priyo.

Diberitakan sebelumnya, badan intelijen AS diketahui menyadap komunikasi negara-negara sekutu mereka di Eropa. AS juga disebut menyadap komunikasi Pemerintah Indonesia. Australia juga diberitakan melakukan hal yang sama terhadap Indonesia.

Laporan terbaru yang diturunkan laman harian Sydney Morning Herald (www.smh.com.au) pada Kamis (31/10/2013) dini hari waktu setempat, atau Rabu malam WIB, menyebutkan, kantor Kedutaan Besar Australia di Jakarta turut menjadi lokasi penyadapan sinyal elektronik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Termohon Salah Baca Jawaban Perkara, Hakim MK: Kemarin Kalah Badminton Ada Pengaruhnya

Termohon Salah Baca Jawaban Perkara, Hakim MK: Kemarin Kalah Badminton Ada Pengaruhnya

Nasional
Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak 'Heatwave'

Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak "Heatwave"

Nasional
Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar Tapi dari Bawah

Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar Tapi dari Bawah

Nasional
Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

Nasional
Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

Nasional
BMKG Sebut Udara Terasa Lebih Gerah karena Peralihan Musim

BMKG Sebut Udara Terasa Lebih Gerah karena Peralihan Musim

Nasional
Disebut Sewa Influencer untuk Jadi Buzzer, Bea Cukai Berikan Tanggapan

Disebut Sewa Influencer untuk Jadi Buzzer, Bea Cukai Berikan Tanggapan

Nasional
Profil Eko Patrio yang Disebut Calon Menteri, Karier Moncer di Politik dan Bisnis Dunia Hiburan

Profil Eko Patrio yang Disebut Calon Menteri, Karier Moncer di Politik dan Bisnis Dunia Hiburan

Nasional
PDI-P Bukan Koalisi, Gibran Dinilai Tak Tepat Konsultasi soal Kabinet ke Megawati

PDI-P Bukan Koalisi, Gibran Dinilai Tak Tepat Konsultasi soal Kabinet ke Megawati

Nasional
Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Nasional
Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Nasional
Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Nasional
Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Nasional
Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com