Mahyudin Bantah Terima Uang Hambalang Rp 500 Juta

“Dalam hal tuduhan saya menerima uang tersebut, tidak benar. Saya jelaskan, saya memang hadir dalam kongres Partai Demokrat tetapi hanya pembukaan dan penutupan. Saya tidak hadir dalam proses sidang-sidang kongres,” ujar Mahyudin saat dihubungi Jumat (8/11/2013).

Mantan Ketua Komisi X DPR ini menuturkan dirinya tak tahu menahu ada aliran dana Hambalang ke kongres Partai Demokrat. Hadir sebagai anggota DPR, Mahyudin menyebut dirinya tak terkait langsung dengan proses kongres.

“Saya hanya datang sebagai anggota DPR. Jadi tidak tahu menahu soal kongres. Saya bukan DPD atau DPC, dan juga bukan tim sukses siapa pun,” ucap Mahyudin.

Mahyudin menuturkan dirinya menyerahkan sepenuhnya kasus Hambalang ini ke aparat penegak hukum. Ia mempersilakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menelusuri siapa yang memberikan dan menerima dana Hambalang beserta bukti-bukti yang jelas.

“Sebagai warga negara yang baik, jika dibutuhkan, saya siap memberikan keterangan kepada KPK,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Mahyudin meminta kepada masyarakat dan media massa untuk menerapkan azas praduga tak bersalah sambil menunggu proses persidangan. “Jangan langsung menuduh saya korupsi,” katanya.

Uang Hambalang Rp 600 juta

Di dalam dakwaan Deddy Kusdinar, Mahyudin disebut menerima Rp 500 juta dari proyek Pembangunan Lanjutan Pusat Pendidikan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Desa Hambalang, alias proyek Hambalang. Saat itu Mahyudin tercatat Ketua Komisi X DPR RI.

Uang sebesar itu diduga sebagai “uang pelicin” agar usulan Kemenpora menambah anggaran untuk proyek Hambalang dimuluskan. Pada Januari 2010 Kemenpora mengajukan usulan penambahan anggaran P3SON Hambalang sebesar Rp 625 miliar dalam APBN-P 2010. Pokja Anggaran Komisi X menyetujui penambahan dana sebesar Rp 150 M dalam APBN-P 2010 tanpa melalui proses RDP antara Pokja dengan Kemenpora.

Persetujuan ini diduga kuat karena adanya uang pelicin kepada Komisi X DPR. Persetujuan ditandatangani Mahyudin selaku Pimpinan Komisi X dan jajarannya, Rully Chairul Azwar, Abdul Hakam Naja, dan ditandatangani anggota pokja seperti Angelina Sondakh, Wayan Koster, Kahar Muzakir, Juhaaeni Alie dan Mardiyana Indra Wati. Dengan demikian anggaran tersedia pada tahun 2010 menjadi Rp 275 miliar.

Dengan disetujuinya penambahan anggaran itu, Sekretaris Menpora ketika itu Wafid Muharram melalui Paul Nelwan meminta uang kepada PT Adhi Karya sebesar Rp 500 juta. Selanjutnya uang tersebut diserahkan ke Mahyudin saat kongres Partai Demokrat di Bandung.