Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politisi Hanura: SBY Tak Perlu Mengeluh Tak Punya Media

Kompas.com - 26/10/2013, 20:35 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, seharusnya tidak perlu mengeluh lantaran partai yang dipimpinnya kerap ditulis miring oleh media massa. Pasalnya, selama ini media massa selalu memberitakan sebuah peristiwa sesuai dengan fakta yang ada.

"Seharusnya SBY tidak perlu mengeluh seperti itu. Ketika wartawan memberitakan sesuatu, itu berdasarkan fakta yang ada. Artinya rakyat juga kecewa sama SBY," kata politisi Partai Hanura Arya Sinulingga, usai sebuah acara diskusi di Jakarta, Sabtu (26/10/2013).

Seperti diberitakan sebelumnya, saat membuka acara Temu Kader dan Perayaan HUT Demokrat di Sentul International Convention Center (SICC) di Bogor, Jawa Barat, Sabtu (26/10/2013), SBY mengeluh Partai Demokrat kerap diberitakan sebagai partai korup. Ia pun menilai ada media yang secara konsisten menyerang Partai Demokrat.

Arya menyesalkan sikap SBY yang selalu merasa menjadi pihak yang terpojokkan. Terlebih saat kini sejumlah media massa baik cetak maupun televisi kerap memberitakan kebobrokan birokrasi yang berada di bawah kepemimpinan SBY.

"Dulu ketika SBY menjadi media darling saat 2004, 2009, kenapa tidak mengeluh? Kenapa sekarang harus mengeluh?" katanya. "Yang dikorupsi itu kan APBN dan APBD. Yang pegang APBN itu siapa? Pemerintah. Pemerintah itu siapa? Partai Demokrat," tegasnya.

Sebelumnya, SBY mengklaim jika partainya terus mendukung penegakan hukum, khususnya pemberantasan korupsi. Tidak seperti kader parpol lain yang malah menuding adanya pesanan politik, konspirasi, dan menyalahkan penegak hukum ketika terjerat kasus.

"Justru cara seperti ini yang sungguh ingin menegakkan hukum malah partai kita dianggap partai korup. Camkan baik-baik. Yang berbenah diri, bantu penegak hukum malah dianggap partai salah, yang jelek, yang korup. Selama 2,5 tahun partai kita diserang dan dihabisi lawan politik dan sejumlah media massa. Sebagian (media itu) ada di depan saya," kata SBY.

Untuk diketahui, para wartawan TV mengambil gambar tepat di hadapan SBY. Entah televisi mana saja yang dimaksud Presiden.

Presiden lalu membandingkan Demokrat dengan parpol lain yang pemimpinnya memiliki media massa.

"Memang kita, saya tidak punya televisi, tidak punya koran, media online. Partai kita juga tidak punya uang melimpah triliunan rupiah untuk kuasai siaran dan iklan di TV dan media lain," kata Presiden.

Sebagian televisi nasional saat ini memang dimiliki para politisi. Seperti TV One adalah milik Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie dan Metro TV milik Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh.

Sementara Partai Hanura didukung Harry Tanoesoedibjo sebagai pemilik RCTI, MNC TV, dan Global TV. Harry adalah calon wakil Presiden dari Partai Hanura yang berpasangan dengan Ketua Umum Partai Hanura Wiranto.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com