Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Media Sosial Tak Banyak Berpengaruh Terhadap Pemilu 2014

Kompas.com - 18/10/2013, 18:26 WIB
Rahmat Fiansyah

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat media sosial, Nukman Luthfie, meragukan pengaruh media sosial dalam kondisi politik di Indonesia, termasuk dalam pemilu 2014. Menurutnya, hal ini disebabkan konsentrasi pengguna media sosial, terutama twitter, yang lebih banyak berada di Jakarta.

"Kalau kita lihat kasus Jokowi dan media sosial, itu kan hanya terjadi di Jakarta, bukan di Indonesia. Di (pilkada) Jawa Tengah misalnya, itu kan tidak ada pembicaraan di media sosial," kata Nukman di Hotel Aryaduta, Jakarta, Jumat (18/10/2013).

Nukman menyatakan bahwa kemenangan Jokowi dalam pilkada DKI Jakarta 2012 tidak semata-mata bisa dihubungkan langsung dengan pemilu 2014. Meskipun pengguna media sosial ikut berkontribusi dalam isu-isu politik, ia ragu media sosial berperan banyak dalam pemilu mendatang.

Kendati demikian, ia mengemukakan bahwa media sosial mungkin bisa berperan lebih banyak dalam pemilu 2014. Pertama, jika penyebaran pengguna sosial sudah relatif menyebar ke seluruh Indonesia. Saat ini, kata Nukman, pengguna ponsel pintar (smatrphone) kurang dari 40 persen populasi penduduk. Kedua, jika pengguna ponsel pintar yang tahun depan diprediksi dididominasi kalangan muda menularkan pilihan politik kepada orangtuanya.

Dalam kesempatan yang sama, sosiolog Universitas Indonesia, Tamrin Amal Tomagola juga meragukan peran media sosial dalam politik di tanah air. Menurut Tamrin, keterlibatan publik dalam politik memiliki syarat, yaitu warga negara harus berbicara masalah-masalah publik (public issues), bukan masalah pribadi (personal trouble).

"Jadi cyber space (dunia maya) tampaknya sulit menggantikan real space (dunia nyata), " terang Tamrin.

Selain itu, Tamrin mengatakan bahwa masih ada tahap-tahap yang mesti dilalui sebelum celotehan di media sosial memiliki dampak langsung dalam politik, seperti pembentukan sebuah gerakan sosial. Meski begitu, ia tidak menafikkan peran media sosial terhadap politik. Media sosial, katanya, harus tetap bersinergi dengan media-media massa untuk menggaungkan isu-isu publik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Revisi UU Kementerian Negara Dibahas di DPR, Jumlah Kementerian Diusulkan 'Sesuai Kebutuhan Presiden'

Revisi UU Kementerian Negara Dibahas di DPR, Jumlah Kementerian Diusulkan "Sesuai Kebutuhan Presiden"

Nasional
Soal Revisi UU MK, Pakar Sinyalir Punya Tujuan Politik

Soal Revisi UU MK, Pakar Sinyalir Punya Tujuan Politik

Nasional
Kasus TPPU SYL, KPK Panggil 3 Pemilik Biro Perjalanan

Kasus TPPU SYL, KPK Panggil 3 Pemilik Biro Perjalanan

Nasional
Dewas KPK Periksa Eks Sekjen Kementan Jadi Saksi dalam Sidang Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Periksa Eks Sekjen Kementan Jadi Saksi dalam Sidang Etik Nurul Ghufron

Nasional
Praperadilan Panji Gumilang Ditolak, Status Tersangka TPPU Sah

Praperadilan Panji Gumilang Ditolak, Status Tersangka TPPU Sah

Nasional
Golkar Sebut Ridwan Kamil Lebih Condong Maju pada Pilkada Jabar

Golkar Sebut Ridwan Kamil Lebih Condong Maju pada Pilkada Jabar

Nasional
Jokowi Harap RI Masuk OECD: Beri Manfaat agar Lompat Jadi Negara Maju

Jokowi Harap RI Masuk OECD: Beri Manfaat agar Lompat Jadi Negara Maju

Nasional
Pimpinan DPR Sebut Jurnalistik Investigasi Harus Diatur dalam RUU Penyiaran, Ini Alasannya

Pimpinan DPR Sebut Jurnalistik Investigasi Harus Diatur dalam RUU Penyiaran, Ini Alasannya

Nasional
4 Poin Krusial dalam Revisi UU MK, Evaluasi Hakim hingga Komposisi Anggota MKMK

4 Poin Krusial dalam Revisi UU MK, Evaluasi Hakim hingga Komposisi Anggota MKMK

Nasional
Kasus TPPU Hasbi Hasan, KPK Kembali Periksa Kepala Biro Umum Mahkamah Agung

Kasus TPPU Hasbi Hasan, KPK Kembali Periksa Kepala Biro Umum Mahkamah Agung

Nasional
Anggarannya Besar, Program Makan Siang Gratis Prabowo Bakal Dimonitor KPK

Anggarannya Besar, Program Makan Siang Gratis Prabowo Bakal Dimonitor KPK

Nasional
BNPB Salurkan Dana Bantuan Bencana Rp 3,2 Miliar untuk Penanganan Banjir Lahar di Sumbar

BNPB Salurkan Dana Bantuan Bencana Rp 3,2 Miliar untuk Penanganan Banjir Lahar di Sumbar

Nasional
Draf RUU Penyiaran: Eksploitasi Anak di Bawah 18 Tahun untuk Iklan Dilarang

Draf RUU Penyiaran: Eksploitasi Anak di Bawah 18 Tahun untuk Iklan Dilarang

Nasional
Ungkap Kriteria Pansel Capim KPK, Jokowi: Tokoh yang Baik, 'Concern' ke Pemberantasan Korupsi

Ungkap Kriteria Pansel Capim KPK, Jokowi: Tokoh yang Baik, "Concern" ke Pemberantasan Korupsi

Nasional
Presiden PKS Akan Umumkan Langsung Sosok yang Diusung pada Pilkada DKI

Presiden PKS Akan Umumkan Langsung Sosok yang Diusung pada Pilkada DKI

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com