Sutarman Diminta Bentuk Densus Antikorupsi dalam 100 Hari

"Kalau untuk mengukur kinerja dalam 100 hari yaitu yang paling penting adalah langkah kebijakan yang strategis seperti pembentukan satuan tugas khusus untuk tindak pidana korupsi. Ini menarik dan perlu segera diwujudkan," ujar anggota Komisi III dari Fraksi Partai Gerindra, Martin Hutabarat, di Kompleks Parlemen, Jumat (18/10/2013).

Selain itu, Martin menilai kerja 100 hari Sutarman sebagai Kapolri juga akan dilihat dari sinergitas yang dibangun Polri dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan dalam penanganan perkara korupsi. Di dalam uji kepatutan dan kelayakan pada Kamis (17/10/2013) lalu, Sutarman sempat ditanya soal hubungan Polri dan KPK akibat kasus korupsi simulator SIM.

"Hal lain yang juga perlu segera dituntaskan adalah soal mutasi, kenaikan pangkat pejabat yang selama ini selalu soal materi. Ini harus diubah berdasarkan prestasi dan rekam jejak," kata Martin.

Seperti diberitakan, Komisi III DPR menyepakati Komjen Sutarman sebagai Kapolri usai uji kepatutan dan kelayakan pada Kamis (17/10/2013). Sutarman dipilih secara aklamasi lantaran semua fraksi setuju. Seusai terpilih, Sutarman berjanji akan membentuk Densus Antikorupsi.

"Itu (Densus Antikorupsi) adalah bagian yang harus kita lakukan," ujar Sutarman di Kompleks Parlemen, Kamis (17/10/2013).

Ide soal Densus Antikorupsi ini mulanya dilontarkan oleh anggota Komisi III, yakni Ahmad Yani (Fraksi PPP) dan Bambang Soesatyo (Fraksi Partai Golkar). Densus Antikorupsi tersebut dianggap perlu dibentuk untuk mempercepat kinerja Polri dalam penanganan perkara korupsi yang termasuk dalam kejahatan luar biasa.

"Tetapi, karena menyangkut kelembagaan, itu tidak menyangkut institusi Polri saja, tetapi juga sampai ke atas. Itu yang harus didiskusikan. Kalau bisa dibentuk, sangat luar biasa," imbuh Sutarman.