Jelang Pemilu, Menhan Minta TNI Tak Terlibat Politik Praktis

"Perwira TNI perlu memahami (kondisi) politik negara tanpa terlibat dalam politik praktis, kecuali sudah pensiun. Sudah lepas masa tugasnya," kata Purnomo, dalam acara temu generasi perwira, di Aula Bhinneka Tunggal Ika, Kementerian Pertahanan, Jakarta, Selasa (1/10/2013).

Dalam acara tersebut hadir para petinggi TNI, seperti Panglima TNI Jenderal Moeldoko, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Budiman, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Marsetio, dan Kepala Staf Angkatan Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Ida Bagus Putu. Hadir pula para pensiunan TNI, seperti mantan Panglima TNI Laksamana (Purn) Widodo A.S dan mantan KSAD Jenderal (Purn) Wismoyo Aris Munandar.

Purnomo menjelaskan, demokrasi bukanlah barang baru dalam politik Indonesia. Ia mengungkapkan, Indonesia pernah mengalami fase demokrasi di masa lalu, seperti demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, hingga demokrasi yang diterapkan usai tumbangnya rezim Soeharto pada tahun 1998.

Menurut Purnomo, proses demokratisasi di Indonesia sudah berjalan pada arah yang benar. Meski demikian, proses tersebut belum mencapai garis akhir.

"Demokratisasi di Indonesia masih berjalan dan sedang mengalami adjusment (penyesuaian). Yang baik kita teruskan. Yang tidak baik kita tinggalkan," katanya.

Purnomo juga sempat menyinggung soal hubungan sipil-militer di Indonesia. Mengacu pada teori yang dikembangkan oleh ilmuwan politik AS, Samuel Huntington, ia menjelaskan, ada dua model hubungan sipil dan militer. Pertama adalah kontrol sipil subjektif (subjective civilian control) yang mana peran militer diminimalkan, sementara peran sipil dimaksimalkan. Kedua adalah kontrol sipil objektif (objective civilian control) yang mana porsi sipil dan militer seimbang, tapi militer bertindak profesional.

"Saya suka yang kedua ini," kata Purnomo.

Dalam membangun hubungan sipil-militer yang sehat, Purnomo menegaskan bahwa militer tidak boleh terlibat dalam kegiatan politik praktis. TNI, menurutnya, tetap dibutuhkan untuk menjaga pertahanan sekaligus memiliki tugas-tugas baru seperti terlibat dalam operasi perdamaian di negara-negara konflik.