Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 29/09/2013, 13:54 WIB
Sandro Gatra

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Politisi Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, dinilai sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang paling keras kepala atau "ngotot" dalam menyampaikan pendapat. Hal itu disimpulkan oleh Institut Riset Indonesia (Insis) setelah melakukan survei nasional.

Peneliti Insis, Mochtar W Oetomo, mengatakan, responden yang menilai hal itu sebanyak 8,22 persen. Survei tersebut dilakukan secara tatap muka pada 17 Agustus-20 September 2013 dengan mengambil 1.070 responden di 34 provinsi.

Politisi lain yang dianggap keras kepala dalam menyampaikan pendapat yakni politisi Partai Golkar Bambang Soesatyo (3,27 persen), politisi PDI Perjuangan Eva Kusuma Sundari (2,52 persen), politisi Partai Keadilan Sejahtera Fahri Hamzah (2,52 persen), dan politisi Demokrat Sutan Bhatoegana (2,42 persen).

Anggota Dewan lainnya, politisi Partai Golkar Nurul Arifin (2,14 persen), politisi Partai Gerindra Martin Hutabarat (1,86 persen), Ahmad Yani (1,77 persen), politisi Partai Hanura Sarifudin Sudding (1,49 persen), dan lainnya 58,22 persen. Sebanyak 15,51 persen tidak menjawab.

Apakah "ngotot" yang ditanyakan Insis bermakna positif atau negatif? Mochtar mengatakan, awalnya pihaknya ingin memaknai secara positif dan negatif. Hanya, hasil wawancara, kata dia, kecenderungan penilaian publik mengarah ke negatif.

"Setelah terkumpul data, mayoritas menilai cenderung negatif. Mungkin berhubungan dengan karakteristik masyarakat Indonesia yang tidak suka cara menyampaikan pendapat dengan keras, ngotot," kata Mochtar saat jumpa pers di Hotel Atlet Century Park, di Senayan, Jakarta, Minggu (29/9/2013).

Ketika ditanya mengapa sikap Eva yang memperjuangkan hal-hal terkait Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika dianggap negatif, Mochtar mengakui bahwa Eva selama ini memang "ngotot" terkait 4 pilar. Hanya, kata dia, cara penyampaiannya kurang disukai mayoritas publik.

"Walaupun Eva memperjuangkan yang baik-baik, tapi dalam konteks masyarakat Indonesia, penyampaian pesan seperti itu negatif walaupun yang diperjuangkan positif. Gaya komunikasi seperti Priyo Budi Santoso, Joko Widodo, Anas Urbaningrum lebih disukai. Walaupun kelihatan santun, baik, tapi penuh bahasa yang bersayap," ucapnya.

Ketika ditanya dari mana dana pembiayaan survei, Mochtar mengaku bahwa dana survei hingga jumpa pers dibiayai sendiri.

"Anggota kita sudah mapan-mapan," tuturnya singkat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Demokrat Tak Khawatir Jatah Kursi Menteri, Sebut Prabowo Kerap Diskusi dengan SBY

Demokrat Tak Khawatir Jatah Kursi Menteri, Sebut Prabowo Kerap Diskusi dengan SBY

Nasional
PAN Lempar Kode soal Jatah Menteri, Demokrat: Prabowo yang Punya Hak Prerogatif

PAN Lempar Kode soal Jatah Menteri, Demokrat: Prabowo yang Punya Hak Prerogatif

Nasional
Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Nasional
Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Nasional
Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Nasional
Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Nasional
Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com