Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polri Bantah Tutupi Penyelidikan Kasus Aipda Sukardi

Kompas.com - 22/09/2013, 08:33 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Sejak peristiwa penembakan terhadap Aipda (anumerta) Sukardi, Selasa (10/9/2013) lalu, polisi masih belum mengungkap siapa pelaku penembakan tersebut. Polri pun membantah ada upaya untuk menutupi kejelasan kasus ini dari masyarakat.

"Buat apa kita tutup-tutupi. Seperti penyekapan di Taman Sari kemarin, jelas pelakunya oknum TNI Angkatan Laut, dan setelah kita lakukan penyelidikan benar itu dilakukan oleh oknum TNI," kata Kadiv Humas Polri Irjen Pol Ronny Franky Sompie, Sabtu (21/9/2013).

Ia pun mencontohkan, seperti dalam kasus penembakan tiga anggota kepolisian di wilayah Tangerang Selatan beberapa waktu lalu, pihaknya dapat segera mengungkap identitas pelaku lantaran ada barang bukti penting yang ditinggalkan pelaku.

Barang bukti itulah yang akhirnya oleh penyidik ditelusuri sehingga didapatlah pelaku penembakan dan berasal dari manakah kelompok pelaku tersebut. "Tiga kasus sebelumnya ada bukti sepeda motor yang akan mengarah kedua pelaku," katanya.

Ronny mengaku, pengungkapan kasus penembakan polisi oleh orang tak dikenal bukanlah perkara mudah.

Meski beberapa waktu lalu Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo dan Wakapolri Komjen Pol Oegroseno sempat mengungkap jenis kaliber peluru yang digunakan pelaku penembak Sukardi, sampai saat ini proses penyelidikan terhadap jenis kaliber peluru masih terus dilakukan.

Ia menambahkan, meski banyak desakan dari sejumlah pengamat agar kasus ini dapat segera diungkap, menurutnya hal itu tidak dapat dilakukan. Pasalnya, kata dia, Polri tak bisa hanya bekerja berdasarkan asumsi tanpa ada fakta hukum yang jelas.

"Kaliber peluru masih diselidiki. Karena kuta kan harus mencocokan dengan peluru pabrikan untuk mengetahui jenis kaliber yang digunakan," ujarnya.

Aipda Sukardi tewas ditembak oleh orang tak dikenal di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), beberapa waktu lalu. Sejumlah pengamat menilai, penembakan Sukardi terkait persoalan persaingan bisnis jasa pengawalan.

Namun, ada pula pengamat menilai, penembakan Sukardi dilakukan oleh profesional melihat modus yang digunakan pelaku.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Mau Bentuk 'Presidential Club', Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

Prabowo Mau Bentuk "Presidential Club", Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

Nasional
Hadiri MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10 di Meksiko, Puan: Kepemimpinan Perempuan adalah Kunci Kemajuan Negara

Hadiri MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10 di Meksiko, Puan: Kepemimpinan Perempuan adalah Kunci Kemajuan Negara

Nasional
Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Nasional
Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Nasional
Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Nasional
Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

BrandzView
Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Nasional
KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

Nasional
Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Nasional
Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Nasional
Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Nasional
Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Nasional
Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Nasional
Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Nasional
JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang 'Toxic'

JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang "Toxic"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com