Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Max: Komisi III Harus Hormati Keputusan Demokrat Tunjuk Ruhut

Kompas.com - 19/09/2013, 17:30 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Penolakan sejumlah anggota Komisi III tentang penunjukan Ruhut Sitompul oleh Partai Demokrat menggantikan Gede Pasek Suardika sebagai Ketua Komisi III dinilai tidak etis. Menurut Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopachua, seharusnya, Anggota Komisi III menghargai setiap keputusan yang diambil Demokrat.

Pasalnya, lanjut Max, posisi ketua komisi tersebut merupakan jatah Demokrat sesuai kesepakatan awal.

"Seharusnya Yani menghormati keputusan Partai Demokrat, Yani dan kawan-kawan jangan mencampuri urusan rumah tangga Demokrat. Kita nggak campuri urusan internal partai lain kok," kata Max di Kompleks Parlemen, Kamis (19/9/2013).

Seperti diketahui, anggota Komisi III dari Fraksi PPP Ahmad Yani, menolak rencana penggantian Pasek dengan Ruhut. Ia menilai, kapasitas Ruhut belum teruji dan minim pengalaman memimpin rapat resmi di DPR. 

Menurut Max, sikap yang ditunjukan Ahmad Yani tersebut seolah ingin mengintervensi keputusan yang sebelumnya telah diambil Partai Demokrat sebelumnya. Sikap seperti itu, dikatakannya, tidak layak ditunjukan oleh seorang politisi karena terlalu ikut campur urusan internal Demokrat.

Lebih lanjut, ia menegaskan, jika Ahmad Yani tidak menyukai Ruhut jangan dikaitkan dengan keputusan rapat internal Demokrat. Pasalnya, menurutnya, hal itu tidak beretika.

"Sebagai Waketum, terlalu jauh jika Yani mengintervensi mencampuri Partai Demokrat. Siapapuin yg akan dijadi Ketua Komisi III itu hak Partai Demokrat. Heran saya, apa pernah terjadi Partai Demokrat mengambil jatah partai lain," tegasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com