JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dicap lamban dalam menuntaskan skandal bailout Bank Century. Upaya KPK hingga saat ini dianggap hanya menjanjikan angin surga tanpa membawa perkembangan yang signifikan.
"Begitu lambat, ada pola yang terkesan memberi angin surga," kata Anggota Tim Pengawas (Timwas) Bank Century asal Fraksi PKS Indra, dalam rapat Timwas Century bersama KPK di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (11/9/2013).
Indra menuturkan, tak ada hal baru yang disampaikan KPK kepada timwas dalam beberapa kesempatan rapat. Hal itu ia sampaikan menanggapi laporan Ketua KPK Abraham Samad yang kembali menyatakan bahwa ditemukan sejumlah dokumen baru terkait kasus Century dalam penggeledahan di Bank Indonesia (BI) dalam rapat hari ini. Atas dasar itu, Indra yakin laporan Timwas Century tahun ini tak akan mengalami banyak perbedaan dari laporan di tahun sebelumnya.
"Soal temuan dokumen di BI itu sudah disampaikan tiga bulan lalu. Saya yakin, laporan timwas 2013 akhirnya bernuansa sama dengan laporan 2012. Ini kegalauan saya karena KPK tidak bisa beri perkembangan signifikan, PKS tetap berharap ini bukan rapat terakhir," tandasnya.
Anggota Komisi III DPR asal Fraksi Golkar Bambang SoesatyoDalam kesempatan yang sama, Anggota Timwas Century asal Fraksi Golkar Bambang Soesatyo juga mempertanyakan kinerja KPK dalam penuntasan kasus bailout tersebut yang menelan uang sebesar Rp 6,7 triliun. Ia khawatir, penuntasan kasus ini terganjal agenda politik karena menurutnya kasus ini telah sangat terang benderang dan KPK dapat dengan mudah mencokok dalangnya.
"Apa menunggu jadwal politis," kata Bambang.
Dalam sebuah kesempatan, Anggota Komisi III DPR ini sempat menjelaskan, dirinya mendesak KPK agar mengkronfontir mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan mantan Gubernur Bank Indonesia Boediono. Menurutnya, hal itu perlu dilakukan karena kapasitas keduanya sebagai mantan ketua dan anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Bambang yakin kasus Century akan segera tuntas bila keterangan Sri Mulyani dan Boediono dikonfontir oleh KPK.
Lebih jauh, Bambang menuturkan, dalam forum Rapat Pansus DPR untuk Hak Angket Bank Century, awal Januari 2010 silam, Sri Mulyani menegaskan bahwa dirinya bertanggungjawab penuh atas keputusan penyelamatan Bank Century. Berdasarkan data awal, nilai bailout dari Bank Indonesia (BI) sebesar Rp 632 miliar. Angka Rp 632 miliar itu ditetapkan BI sebagai acuan menangani Bank Century.
"Pertanyaannya, siapa yang harus bertanggungjawab atas sisa dana talangan yang jumlahnya lebih dari Rp 6 triliun itu?" ujarnya.
Bagi Bambang, model pertanggungjawaban seperti yang dilakukan Sri Mulyani terbilang aneh. Itulah mengapa ia berpendapat bahwa bailout Bank Century sarat dengan masalah. Keanehan lain, kata Bambang, nampak dari ketidakberesan dalam menghitung nilai bailout. Sri Mulyani mengaku merasa tertipu dengan data yang diberikan BI dalam keputusan bailout Bank Century.
Hal ini berdasarkan penuturan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla di forum rapat Pansus Bank Century, 14 Februari 2010. Saat itu, Kalla merinci, Sri Mulyani menemuinya di kediaman resmi wakil presiden pada 30 September 2009. Dalam pertemuan empat mata itu Ketua KSSK mengaku tertipu dengan pembengkakan nilai penyelamtan Bank Century. Awalnya Bank Indonesia merekomendasikan dana talangan Bank Century hanya Rp 632 miliar. Ternyata, nilai bailout membengkak menjadi Rp 6,7 triliun.
"Bukankah KSSK hanya beranggotakan Menteri Keuangan sebagai ketua merangkap anggota, dan Gubernur BI sebagai anggota? Menurut saya, sudah cukup alasan bagi KPK untuk mengkonfrontir Sri Mulyani dan Boediono," ujar Bambang.
Untuk diketahui, Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso menyatakan bahwa agenda rapat Timwas Century yang digelar Rabu (11/9/2013) hari ini merupakan rapat terakhir. Hal itu dilontarkan Priyo saat memimpin rapat antara Timwas Century bersama Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad, di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (11/9/2013).
Priyo menjelaskan, melihat kesibukkan anggota DPR ke depan, kecil kemungkinan Timwas Century akan kembali mengundang KPK terkait rapat bersama membahas skandal Bank Century. Terlebih, pihaknya harus menyiapkan laporan akhir terkait kasus Century yang akan segera dibawa ke sidang paripurna.
"Ini rapat terakhir terkait Century, mau tidak mau kita harus laporkan di sidang paripurna dan fraksi akan menanggapi hasil laporan akhir dari Timwas Century. Tapi saya tidak tahu kalau nanti ada usulan lain," kata Priyo.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
