Pemerintah Bantu Sosialisasi Partisipasi Pemilu

“Bersama dengan aparat penyelenggara pemilu, terutama KPU, untuk memberikan partisipasinya. Apa yang diperlukan. Misalnya sosialiasi. Kami memberikan dukungan di tingkat nasional. Pemda untuk mengatur, misalnya anggaran, apa dukungan yang diberikan Pemda,” ujar Gamawan, seusai membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) dalam Rangka Persiapan Pelaksanaan Pemilu 2014, Senin (26/8/2013), di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta.

Ia mengatakan, penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk sosialisasi pemilu dapat disalurkan untuk produksi spanduk, baliho, atau banner. Hanya, kata dia, peran itu harus dilakukan dengan berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat.

“Bisa (menggunakan APBD). Itu kan termasuk upaya sosialisasi. Tapi, harus koordinasi dengan KPU dulu. Jangan sampai dianggap nanti pemerintah intervensi. Koordinasi dan sinkronisasi itu sangat perlu, sinergi antara pemda dan penyelenggara pemilu,” ujar Gamawan.

Ia menegaskan, TNI dan Polri juga harus dilibatkan dalam penyelenggaraan pemilu. Pelibatan itu, katanya, dalam hal pengamanan kampanye, pendistribusian dan pengamanan perlengkapan suara. Gamawan menyayangkan partisipasi pemilih dalam pemilu semakin turun setiap penyelenggaraan pemilu.

“Terjadi penurunan partisipasi masyarakat setiap penyelenggaraan pemilu. Kami (para pemangku kepentingan penyelenggaraan pemilu) ingin angka partisipasi ini sehingga ada kecenderungan meningkat. Sinergi antara pemangku kepentingan penting untuk mengangkat itu,” ujar Gamawan.

Tetapi, dia mengatakan, belum ada kesimpulan yang pasti mengenai penyebab merosotnya kesadaran dan keinginan warga untuk menggunakan hak pilihnya. “Belum ada penelitian yang menjelaskan,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, pada pemilu pertama Indonesia di era reformasi, yaitu Pemilu 1999, partisipasi pemilih mencapai 92,74 persen. Angka itu menurun pada Pemilu 2004 menjadi 84,07 persen. Pada Pemilu 2009, partisipasi terus merosot menjadi hanya 71 persen.

Fenomena turunnya partisipasi pemilih juga terjadi di pemilihan kepala daerah (pilkada). “Pada pilkada 2013 ini, tingkat partisipasi politik masyarakat berkisar antara 50 hingga 70 persen. Bahkan ada yang hanya 50 persen,” lanjut Gamawan.

Dia meminta semua pemangku kepentingan pemilu, mulai dari penyelenggara, pemerintah daerah, bahkan hingga TNI dan Polri ikut berpartisipasi meningkatkan demokratisasi pemilu. Dengan demikian, katanya, masyarakat bersedia menggunakan hak pilihnya tanpa tekanan.

“Sehingga dari Pemilu 2014 nanti, kita dapat menghasilkan wakil rakyat yang memiliki legitimasi yang kuat,” kata Gamawan.