Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dino: 6 Tahun di Kantor Presiden, Saya Tahu Banyak soal Kekuasaan

Kompas.com - 24/08/2013, 15:28 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Duta Besar RI untuk Amerika Serikat Dino Patti Djalal mengaku tak mengincar kekuasaan ketika memutuskan ikut konvensi calon presiden Partai Demokrat. Dino mengaku selama enam tahun bekerja di kantor Presiden, dirinya sangat paham soal kekuasaan.

"Saya itu tidak berambisi mengejar kekuasaan. Saya enam tahun di kantor Presiden. Saya tahu sekali protokoler, fasilitas, gaji, dan kesibukannya. Jadi saya tahu apa itu kekuasaan, saya tidak silau akan kekuasaan," ujar Dino seusai menjalani sesi pra-konvensi di Wisma Kodel, Sabtu (24/8/2013).

Dino memastikan dia tidak silau pada kekuasaan. Menurutnya, ia hanya ingin membangun kekuatan bukan mengejar kekuasaan saat memutuskan ikut dalam konvensi capres Partai Demokrat.

"Kalau itu membuat saya dipercaya jadi capres dan presiden RI 2014. Kalau itu sudah menjadi suratan, maka kami akan terima. Kalau itu tidak terjadi, saya tetap puas karena misi saya membangun kekuatan," imbuh mantan juru bicara kepresidenan bidang luar negeri ini.

Dino mengatakan bahwa saat ini pun dia belum membentuk tim sukses. Tim sukses, lanjutnya, baru akan disiapkan setelah namanya masuk sebagai peserta konvensi.

Nama Dino mencuat dalam bursa konvensi calon presiden Partai Demokrat saat disebut Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam sebuah pertemuan dengan pemimpin redaksi beberapa waktu lalu. Saat itu, SBY mengungkapkan bahwa Dino diajukan sebagai salah satu peserta konvensi.

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf juga mengakui nama Dino didukung oleh kalangan komunitas duta besar Indonesia di seluruh dunia untuk maju dalam konvensi capres partainya.

Terkait perkembangan persiapan konvensi, Komite Konvensi Partai Demokrat telah mendapatkan 18 nama kandidat peserta konvensi. Namun, pihak Komite belum mengungkapkan nama-nama tersebut.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Kompas.com, di antara 18 nama tersebut adalah mantan wakil presiden RI Jusuf Kalla, mantan wakil gubernur Jawa Tengah Rustriningsih, Gubernur Sulawesi Utara Sinyo Harry Sarundajang, Bupati Kutai Timur Isran Noor, Ketua DPR Marzuki Alie, dan CEO Lion Air Rusdi Kirana.

Ada pula nama Wakil Ketua DPD GKR Hemas. Menurut informasi yang sama, Hemas merupakan salah satu nama yang perlu direkonfirmasi kesediaannya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Febri Diansyah Pastikan Hadir Jadi Saksi di Sidang SYL Hari Ini

Febri Diansyah Pastikan Hadir Jadi Saksi di Sidang SYL Hari Ini

Nasional
Anies dan PDI-P, Dulu Berseberangan Kini Saling Lempar Sinyal Jelang Pilkada

Anies dan PDI-P, Dulu Berseberangan Kini Saling Lempar Sinyal Jelang Pilkada

Nasional
Febri Diansyah dan GM Radio Prambors Jadi Saksi di Sidang SYL Hari Ini

Febri Diansyah dan GM Radio Prambors Jadi Saksi di Sidang SYL Hari Ini

Nasional
[POPULER NASIONAL] 'Gula-gula' Politik Anak Muda Usai Putusan MA | PDI-P Bantah Ingin Pisahkan Jokowi dan Prabowo

[POPULER NASIONAL] "Gula-gula" Politik Anak Muda Usai Putusan MA | PDI-P Bantah Ingin Pisahkan Jokowi dan Prabowo

Nasional
Sejarah Hari Lingkungan Hidup Sedunia dan Temanya 2024

Sejarah Hari Lingkungan Hidup Sedunia dan Temanya 2024

Nasional
Menteri LHK: RI Masih Terima Ruang Dukungan Pihak Lain untuk Turunkan Emisi Karbon

Menteri LHK: RI Masih Terima Ruang Dukungan Pihak Lain untuk Turunkan Emisi Karbon

Nasional
Minta Jokowi Tunda RUU Polri, Koalisi Masyarakat: Isi Kontennya Berbahaya

Minta Jokowi Tunda RUU Polri, Koalisi Masyarakat: Isi Kontennya Berbahaya

Nasional
RUU Polri Beri Polisi Wewenang Penyadapan, ELSAM: Ini Bisa Sangat Liar...

RUU Polri Beri Polisi Wewenang Penyadapan, ELSAM: Ini Bisa Sangat Liar...

Nasional
Tren Ubah Aturan Hukum demi Menjaga Kekuasaan Diprediksi Bakal Terulang

Tren Ubah Aturan Hukum demi Menjaga Kekuasaan Diprediksi Bakal Terulang

Nasional
Putusan MA Dianggap 'Deal' Agenda Politik Jokowi Jelang Akhir Jabatan

Putusan MA Dianggap "Deal" Agenda Politik Jokowi Jelang Akhir Jabatan

Nasional
Aturan Pengawasan PPNS di RUU Polri Dianggap Hambat Kerja Penyidik KPK hingga Kejagung

Aturan Pengawasan PPNS di RUU Polri Dianggap Hambat Kerja Penyidik KPK hingga Kejagung

Nasional
Tangkap Buron Paling Dicari Thailand, Polri Minta Timbal Balik Dibantu Ringkus Fredy Pratama

Tangkap Buron Paling Dicari Thailand, Polri Minta Timbal Balik Dibantu Ringkus Fredy Pratama

Nasional
Buron Paling Dicari, Chaowalit Thongduang, Bikin Rakyat Thailand Tak Percaya Polisi

Buron Paling Dicari, Chaowalit Thongduang, Bikin Rakyat Thailand Tak Percaya Polisi

Nasional
Pilih Kabur ke Aceh, Chaowalit Buron Nomor 1 Thailand Merasa Mirip Orang Indonesia

Pilih Kabur ke Aceh, Chaowalit Buron Nomor 1 Thailand Merasa Mirip Orang Indonesia

Nasional
37 Warga Makassar yang Ditangkap karena Visa Haji Palsu Ditahan, 3 Diperiksa Kejaksaan

37 Warga Makassar yang Ditangkap karena Visa Haji Palsu Ditahan, 3 Diperiksa Kejaksaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com