Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

JK: Ali Sadikin Malah Lebih Galak daripada Basuki

Kompas.com - 05/08/2013, 16:27 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis



JAKARTA, KOMPAS.com
 — Wakil Presiden RI periode 2004-2009 M Jusuf Kalla (JK) menilai tindakan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok untuk menertibkan pedagang kaki lima (PKL) di wilayah Tanah Abang, Jakarta Pusat, sudah tepat. Dia menilai memang perlu pemimpin yang tegas dan keras untuk membenahi Jakarta. Dia meminta ketegasan Basuki tidak dipolitisasi.

"Masak orang tegas harus dipolitisasi, apalagi menghadapi preman, memangnya harus tersenyum? Tidak bisa. Harus galak," tegas JK di Kantor Dewan Masjid Indonesia (DMI), Jakarta, Senin (5/8/2013).

Dia mengingatkan, mantan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin lebih keras dibanding Basuki. Namun, katanya, keberhasilan Ali selalu dikenang dengan baik.

"Kalau kita lihat, kepemimpinan Jakarta yang selalu dikenang orang, Ali Sadikin. Dia kan selalu keras, dan orang menerimanya kemudian. Tapi, memang setelahnya baru diterima. Ali Sadikin lebih galak sedikit dibanding Ahok," tuturnya.

Ketika ditanyakan mengenai apakah gaya kepemimpinan Basuki sudah tepat, Ketua DMI ini mengatakan, memang perlu pemimpin yang bisa memimpin dengan cara lembut dan keras sekaligus di Jakarta. Hanya, JK mengingatkan, pemimpin tidak boleh melulu menggunakan sikap yang keras. Yang utama, lanjutnya, pemimpin harus mampu memberi pengertian kepada anak buah dan masyarakatnya mengenai hal-hal yang terjadi atau keputusan-keputusan tertentu.

"Jangan keras melulu, nanti tabrakan kiri kanan. Harus pada waktunya. Tidak boleh selalu lembut atau dikerasin terus, nanti anak buah melawan atau menjadi tidak jelas aparatnya. Yang paling pokok pemimpin memberikan pengertian pada masyarakat dan bawahan apa yang terjadi," tambahnya.

JK sendiri menilai pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Basuki sudah termasuk pasangan pemimpin yang ideal.

"Keduanya tidak keras dan tidak lembut, jadi saling mengisi," tutur JK.

Kompas.com/Kurnia Sari Aziza Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lunggana.
Perseteruan antara Basuki dan anggota DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana alias Lulung terjadi terkait upaya Pemprov DKI Jakarta menertibkan PKL di Tanah Abang. Polemik keduanya semakin memanas saat Lulung meminta Basuki melakukan tes kejiwaan. Basuki pun didemo Gerakan Rakyat Jakarta Jahit Mulut (Rajjam) Ahok. Lulung membantah bila gerakan Rajjam Ahok bergerak atas perintahnya.

Sementara itu, Basuki membantah telah menuding Haji Lulung terlibat atau melindungi PKL di Tanah Abang sehingga jumlahnya terus menjamur. Ia meminta semua pihak berhati-hati dan tak keliru mengartikan perkataannya. Di tengah polemik yang berlarut-larut ini, ternyata usulan Pemprov DKI lambat laun mulai diterima para PKL. Mulai Kamis (1/8/2013) ini, puluhan pedagang mulai mendaftar untuk pindah ke Blok G Pasar Tanah Abang. Namun, mereka minta relokasi dilakukan setelah Lebaran.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Nasional
Menakar Siapa Orang 'Toxic' yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Menakar Siapa Orang "Toxic" yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Nasional
Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com