Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Demokrat Gelar Konvensi karena Kehilangan Sosok Anas"

Kompas.com - 01/08/2013, 16:08 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Alasan Partai Demokrat menyaring calon presiden dari jalur konvensi diungkapkan oleh Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Hayono Isman. Terobosan itu dilakukan untuk menyiasati minimnya figur di internal Demokrat, khususnya setelah partai itu kehilangan sosok Anas Urbaningrum yang sempat menjadi ketua umum dan diproyeksikan menjadi calon presiden partai tersebut.

Hayono menjelaskan bahwa partainya sangat terpukul setelah Anas Urbaningrum lengser sebagai ketua umum lantaran diduga terlibat dalam kasus korupsi Hambalang. Konvensi, kata Hayono, dilakukan Demokrat dengan penuh keterpaksaan.

"Sebetulnya dulu tidak ada keinginan untuk konvensi. Jadi, capres itu fokusnya ke Anas karena Partai Demokrat berharap Anas menjadi capres termuda bangsa ini. Tetapi, semua berubah akibat (laporan) Nazaruddin," kata Hayono di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (1/8/2013).

Hayono menyampaikan, saat Anas masih menjabat sebagai ketua umum, elektabilitas Partai Demokrat sangat tinggi. Akan tetapi, kata Hayono, semua seperti runtuh seketika setelah Anas terseret dalam kasus dugaan korupsi Hambalang. Citra Partai Demokrat ambrol, dan sekaligus kehilangan figur internal yang potensial.

"Karena Nazaruddin, elektabilitas Demokrat turun 10 persen. Tapi konvensi ini bagus, bisa bongkar penjara capres itu (dari) ketua umum karena belum tentu ketua umum itu calon terbaik," ujarnya.

Terkait konvensi, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono telah mengumumkan tujuh butir pokok terkait konvensi Partai Demokrat pada Minggu (7/7/2013) lalu. Penjelasan SBY dilakukan lantaran dia menyadari banyak bias yang terjadi terkait konvensi yang akan dilakukan partainya. Di dalam penjelasannya, SBY menuturkan, tujuh pokok terkait konvensi seperti penyusunan komite seleksi yang terdiri dari unsur internal dan independen.

Komite seleksi juga akan menentukan kriteria dan juga mengumumkan peserta konvensi pada Agustus 2013 ini. Sementara peserta konvensi bisa berasal dari kader Partai Demokrat ataupun non-kader.

Mereka yang lolos seleksi sebagai kandidat capres nantinya harus menjalani konvensi selama delapan bulan yang dibagi ke dalam dua tahapan. Mereka akan disurvei oleh tiga lembaga dan hasilnya diumumkan ke publik. Setelah hasil pileg diketahui, Partai Demokrat baru akan mengumumkan kandidat capres yang diusungnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Nasional
Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Nasional
Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Nasional
Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Nasional
Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Nasional
JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang 'Toxic'

JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang "Toxic"

Nasional
Tanggapi Luhut soal Orang 'Toxic', Anies: Saya Hindari Diksi Merendahkan atas Perbedaan Pandangan

Tanggapi Luhut soal Orang "Toxic", Anies: Saya Hindari Diksi Merendahkan atas Perbedaan Pandangan

Nasional
Profil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Dulu Antikorupsi, Kini Ditahan KPK

Profil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Dulu Antikorupsi, Kini Ditahan KPK

Nasional
Buru WN Nigeria di Kasus Email Bisnis Palsu, Bareskrim Kirim 'Red Notice' ke Interpol

Buru WN Nigeria di Kasus Email Bisnis Palsu, Bareskrim Kirim "Red Notice" ke Interpol

Nasional
Sama Seperti Ganjar, Anies Berencana Berada di Luar Pemerintahan

Sama Seperti Ganjar, Anies Berencana Berada di Luar Pemerintahan

Nasional
Anggap 'Presidential Club' Prabowo Positif, Jusuf Kalla: di Seluruh Dunia Ada

Anggap "Presidential Club" Prabowo Positif, Jusuf Kalla: di Seluruh Dunia Ada

Nasional
Dituntut 1 Tahun Penjara Kasus Pencemaran Nama Ahmad Sahroni, Adam Deni Ajukan Keberatan

Dituntut 1 Tahun Penjara Kasus Pencemaran Nama Ahmad Sahroni, Adam Deni Ajukan Keberatan

Nasional
Anies Mengaku Belum Bicara Lebih Lanjut Terkait Pilkada DKI Jakarta dengan Surya Paloh

Anies Mengaku Belum Bicara Lebih Lanjut Terkait Pilkada DKI Jakarta dengan Surya Paloh

Nasional
KPK Tahan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

KPK Tahan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

Nasional
Prabowo Tak Perlu Paksakan Semua Presiden Terlibat 'Presidential Club'

Prabowo Tak Perlu Paksakan Semua Presiden Terlibat "Presidential Club"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com