Busyro: Telepon ke Sini kalau Audit BPK Selesai, Kami Langsung Ambil

"Yang disampaikan Bapak Hadi Purnomo (Ketua BPK) akan bikin kejutan, sekarang enggak usah kejut-mengejut. Kalau sudah ada (hasil audit) mohon beliau tugasnya telepon ke sini (KPK). Kami tugaskan petugas kami lari ke sana ambil itu (hasil audit)," ujar Busyro di Gedung KPK RI, Rabu (31/7/2013).

Hingga kini, KPK masih menunggu hasil audit tersebut. Audit BPK, terang Busyro dapat menjadi salah satu alat untuk menghitung kerugian negara kasus tersebut.

"Sebetulnya sekarang enggak usah kejut-kejutan. Kalau memang sudah ada, kami tunggu dan itu akan mempercepat proses untuk menghitung kerugian keuangan negara," terangnya.

Sebelumnya, Ketua BPK Hadi Poernomo menyebut ada temuan-temuan yang mengejutkan dalam audit tahap II proyek pembangunan sarana olahraga di Hambalang, Bogor. Namun, temuan BPK tersebut belum bisa diungkap karena proses audit belum selesai. Dalam tahap II, audit difokuskan kepada penyusunan anggaran untuk Hambalang antara DPR dan pemerintah.

Hadi menyebut temuan tersebut sebagai anomali. Namun, ia tidak mau mengungkap apa temuan tersebut karena terikat kode etik. Pihaknya baru akan mengungkap ketika hasil audit diserahkan kepada DPR dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Seperti diberitakan, BPK telah menyerahkan audit Hambalang tahap I kepada DPR dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam audit sampai 30 Oktober 2012, BPK menemukan adanya indikasi kerugian negara mencapai Rp 243 ,66 miliar. Hasil audit BPK salah satunya menemukan adanya pemalsuan surat pelepasan hak atas tanah atas nama Probosutejo, adik mantan Presiden Soeharto. Surat itu dipalsukan oleh pihak Badan Pertahanan Nasional (BPN).

Dalam kasus ini, KPK sudah menetapkan Menteri Pemuda dan Olahraga, Andi Mallarangeng, sebagai tersangka oleh KPK. Andi bersama-sama mantan Direktur Operasional PT Adhi Karya, Teuku Bagus Mohammad Noor, dan Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora Deddy Kusdinar diduga melakukan perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian negara.

Sebelumnya, KPK beralasan, penahanan Andi masih menunggu hasil perhitungan kerugian negara yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ketua KPK Abraham Samad menyiratkan bahwa belum selesainya perhitungan keuangan negara oleh BPK ini menjadi hambatan KPK untuk menahan Andi. Dia mengatakan, KPK akan melakukan langkah-langkah konkret, termasuk penahanan, setelah mendapatkan hasil perhitungan kerugian negara dari BPK karena ada batas waktu masa penahanan seseorang.