JAKARTA, KOMPAS.com — Mahkamah Agung (MA) akan tetap menjatuhkan sanksi kepada Djodi Supratman, pegawainya yang ditangkap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk memberikan efek jera. Sanksi akan diberikan setelah Badan Pengawasan (Bawas) MA menerima kejelasan proses hukum dari KPK.
"Jangan sampai ini terulang lagi. Kami berharap penangkapan ini bisa jadi efek jera. Makanya, kalau ada seperti ini (pegawai MA yang tersangkut hukum) kami jatuhkan sanksi juga," tegas Kepala Biro Humas dan Hukum MA Ridwan Mansyur di kantor MA, Jumat (26/7/2013).
Dia mengelak jika MA dinilai kecolongan melakukan pengawasan. Menurutnya, penangkapan DS merupakan musibah bagi instansinya.
Sebelumnya, MA membenarkan ada pegawainya yang ditangkap tangan oleh penyidik KPK. MA menyatakan akan menyerahkan seluruh proses penegakan hukum terhadap yang bersangkutan kepada KPK.
"Pada prinsipnya, apabila ada pegawai yang memiliki persoalan yang melanggar hukum, MA menyerahkan sepenuhnya kepada penegak hukum, dalam hal ini ke KPK," ujar Kepala Biro Hukum dan Humas MA Ridwan Mansyur saat dihubungi wartawan, Kamis (25/7/2013).
Dia menerangkan, DS ditangkap di bilangan Monas, Jakarta Pusat, dengan barang bukti uang tunai Rp 80 juta. Namun, Ridwan belum tahu kaitan dugaan suap yang menjerat DS.
Seperti dijelaskan Ridwan, Djodi merupakan staf di Badan Pendidikan dan Diklat MA yang berkantor di Megamendung, Jawa Barat. Menurutnya, DS sebelumnya bertugas sebagai petugas keamanan MA.
Selain staf MA, KPK juga menangkap anak buah pengacara kondang Hotma Sitompul berinisial MCB. Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan, yang bersangkutan ditangkap di kantornya, Jalan Martapura, Jakarta Pusat, pukul 13.20 WIB.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
